SIGLI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie resmi menyepakati Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna penutupan pembahasan di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie, Kamis malam (19/11/2026).
Rapat paripurna yang dibuka langsung oleh Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, S.H., ini menyetujui postur pendapatan daerah sebesar Rp2.011.986.537.078 dan belanja daerah mencapai Rp2.086.986.537.078. Dengan struktur tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp75 miliar yang rencananya akan ditutup melalui skema pembiayaan netto senilai Rp75 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, Drs. Samsul Azhar, M.AP., yang membacakan sambutan Bupati Pidie, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan serta anggota DPRK, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), dan seluruh perangkat daerah. Menurutnya, penyusunan APBK bukan sekadar pembagian angka, melainkan proses strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kualitas belanja harus menjadi perhatian utama. Keberhasilan APBK tidak semata-mata diukur dari besarnya penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Salah satu poin yang menyita perhatian dalam struktur pembiayaan APBK Pidie 2027 adalah rencana pembangunan gedung Kantor Bupati Pidie senilai Rp75 miliar. Pemkab Pidie menjelaskan, anggaran tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
Sebelumnya, alokasi dana serupa sempat dimasukkan dalam Perubahan APBK 2026, namun gagal direalisasikan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan. Anggaran itu pun dialihkan kembali menjadi bagian dari SiLPA 2026 untuk dieksekusi pada tahun 2027.
Langkah pembangunan gedung baru ini merujuk pada usia bangunan lama yang telah digunakan sejak 1985 (sekitar 41 tahun), serta kajian teknis Tim Ahli Bangunan Universitas Syiah Kuala (USK) pada 26 Juli 2017 yang menyebut sisa kekuatan struktur gedung hanya sekitar 40 persen. Meski demikian, pembaruan pemeriksaan teknis dinilai mendesak agar rencana konstruksi benar-benar sesuai dengan kondisi aktual gedung saat ini.
Pemkab Pidie beralasan, pemanfaatan SiLPA 2026 untuk pembangunan Kantor Bupati bertujuan menjaga agar APBK murni 2027 tetap fokus pada belanja wajib pelayanan dasar. Sektor prioritas tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga bidang sosial.
Kebijakan ini menuntut pengawasan ketat serta transparansi penuh dari pemerintah daerah, mulai dari pembaharuan kajian teknis, mekanisme pengadaan, hingga tahapan pengerjaan fisik di lapangan. Setelah disetujui bersama, Rancangan Qanun APBK 2027 ini akan memasuki tahap evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan sebelum resmi disahkan menjadi Qanun.












