ACEH TAMIANG / BUSER SIAGA – ini— Kepentingan masyarakat menjadi taruhan di Kampung Mekar Jaya, Dusun Lalang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Warga kini dilanda kecemasan akibat luapan banjir yang diduga muncul setelah PT Betami membangun tanggul secara sepihak, hingga tanggul penahan air milik masyarakat yang sudah ada sejak lama ikut rusak dan diratakan.
Dahulu, Desa Lalang hampir tidak pernah dilanda banjir meski hujan deras, karena memiliki tanggul desa yang berfungsi melindungi pemukiman dan lahan warga. Namun sejak beroperasinya perkebunan PT Betami, tanggul lama itu rusak, dan perusahaan membangun tanggul sendiri di kawasan perbatasan. Akibatnya, aliran air sungai Tamiang tidak lagi tertahan, dan langsung menerjang pemukiman warga saat hujan deras di November 2026.
Pantauan awak media di lapangan, Sabtu (14/11/2026), Edi yang mewakili masyarakat didampingi tokoh setempat Guntur Wibowo menyampaikan keluhan keras warga.
“Kami sangat berharap PT Betami segera membangun tanggul air yang memadai. Jika tanggul tidak segera dibuat, debit air terus mengalir masuk ke desa kami,” ujar Edi.
Ada hal yang semakin menambah beban warga: pihak perkebunan sempat mengunci pintu air, sehingga areal perkebunan tetap aman dari genangan. Baru setelah warga mengajukan komplain, pintu air dibuka, dan aliran air justru dialihkan menyebar ke pemukiman warga. Warga menilai langkah ini jelas mengutamakan kepentingan perkebunan, sementara keselamatan dan harta benda masyarakat diabaikan.
Bukan hanya rumah warga yang terancam, belasan hektar kebun milik masyarakat juga terendam luapan air sungai Tamiang. Sumber penghidupan keluarga warga kini terancam rusak akibat banjir yang sebenarnya bisa dicegah.
Hingga berita ini ditayangkan, Humas PT Betami belum berhasil dihubungi untuk memberikan tanggapan. Masyarakat dan awak media mendesak instansi terkait segera melakukan pengecekan lapangan, memastikan PT Betami segera membangun tanggul yang melindungi pemukiman warga, dan menegaskan bahwa kepentingan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan perkebunan.( Zulherman )
