ACEH TAMIANG / Buser Siaga– Sorotan tajam kembali mengarah pada pelaksanaan proyek Revitalisasi SMP Negeri 1 Kejuruan Muda. Pasca terungkapnya sejumlah kejanggalan, mutu pekerjaan yang buruk, hingga penyimpangan prioritas penggunaan anggaran senilai miliaran rupiah, publik kini menuntut aparat penegak hukum dan instansi berwenang untuk segera turun tangan, mengawal, dan mengusut tuntas pelaksanaan proyek tersebut demi menyelamatkan aset negara serta mencegah tindak pidana korupsi.
Seperti yang telah dipaparkan dalam pantauan awak media sebelumnya, proyek yang dibiayai APBN dan dilaksanakan secara swakelola oleh panitia sekolah ini dinilai meleset jauh dari sasaran utama. Ironisnya, di saat gedung dan bangunan utama sekolah kondisinya sangat memprihatinkan dan sangat mendesak diperbaiki pasca diterjang banjir, pihak pelaksana justru mengabaikan perbaikan bangunan. Alih-alih menangani hal pokok tersebut, mereka justru memprioritaskan pembangunan fasilitas penunjang yang kurang urgen, seperti saluran air dan lapangan bola basket, sementara ruang kelas dan fasilitas inti pendidikan masih dibiarkan rusak parah tanpa tersentuh perbaikan berarti.
Kualitas hasil pekerjaan pun menjadi tanda tanya besar atas hilir uang negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Pantauan langsung di lokasi membuktikan bahwa pekerjaan yang telah rampung justru jauh dari standar kelayakan. Khususnya lapangan bola basket, permukaan beton dan semen terlihat retak-retak parah, tidak rata, dan berubah menjadi kolam genangan air setiap kali turun hujan—sama sekali tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Kondisi memiriskan serupa juga terlihat pada pembangunan saluran parit dan drainase. Struktur dinding banyak yang retak, alur pembuatannya berbelok-belok tidak beraturan layaknya ular, hingga fungsi utamanya sebagai pengendali air dan pencegah banjir sama sekali tidak terpenuhi. Padahal, komponen ini seharusnya menjadi kunci utama agar lingkungan sekolah aman dari genangan air, namun hasilnya justru sia-sia belaka.
Menanggapi rangkaian masalah ini, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Aceh Tamiang, Khairul, bahkan secara tegas mengakui adanya kelalaian serius dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menegaskan terjadinya masalah komunikasi yang parah serta lemahnya sistem pengawasan, di mana pihak pelaksana nyaris tidak pernah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. Parahnya lagi, laporan mengenai progres pekerjaan pun jarang disampaikan secara berkala sesuai prosedur, seolah-olah proyek bernilai miliaran ini berjalan tanpa akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang jelas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab di lokasi belum dapat ditemui atau memberikan konfirmasi resmi terkait berbagai temuan penyimpangan tersebut.
Melihat fakta yang terungkap, masyarakat luas dan pihak terkait pun mendesak agar tidak ada lagi yang berdiam diri. Seluruh elemen diminta bersatu mengawasi jalannya proyek ini, sementara aparat penegak hukum secara khusus diharapkan segera melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Langkah ini dianggap mutlak perlu untuk mengantisipasi kerugian negara yang makin membengkak, sekaligus memastikan uang rakyat tidak ludes untuk hasil kerja yang asal jadi dan merugikan generasi penerus.( Zulherman )
