BUSERSIAGA, COM JAKARTA — Sosok anggota Polri Ipda Yayat Sudrajat alias Lippo menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumahnya di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9/2026).
Penggeledahan tersebut bukan perkara berdiri sendiri. KPK menyatakan tindakan itu dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang sebelumnya menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Dari rumah tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan perkara. Barang bukti elektronik akan diekstraksi, sedangkan dokumen yang disita akan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik.
Gaji Pokok dan Rumah Mewah Jadi Sorotan
Perhatian publik kemudian mengarah pada profil Yayat. Sejumlah pemberitaan menyebut Yayat merupakan anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) dan bertugas di Unit Intelkam Polsek Cimanggis, Depok. Pemberitaan juga menyoroti gaji pokok pada jenjang pangkatnya yang disebut mulai sekitar Rp2,9 juta, sementara rumah yang digeledah diberitakan sebagai rumah mewah di kawasan Cibubur.
Namun, perbandingan antara gaji pokok dan rumah tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kekayaan yang dimiliki berasal dari tindak pidana. Asal-usul aset dan keterkaitannya dengan perkara merupakan ranah pembuktian penyidik.
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang
Penggeledahan dilakukan setelah Yayat diperiksa KPK sebagai saksi. Menurut keterangan KPK yang diberitakan sejumlah media, pemeriksaan antara lain mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan seorang kontraktor bernama Sarjan, yang disebut kerap memperoleh proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
Dalam persidangan perkara terkait, Yayat juga diberitakan mengakui berperan sebagai perantara proyek dan menerima uang sekitar Rp16 miliar terkait proyek-proyek tersebut. Keterangan ini menjadi salah satu bagian yang kini mendapat perhatian dalam pengembangan penyidikan.
Meski demikian, status hukum harus ditempatkan secara proporsional. KPK menyatakan pengembangan perkara tersebut masih menggunakan surat perintah penyidikan umum dan, berdasarkan keterangan yang diberitakan pada 11 September 2026, belum ada penetapan tersangka baru dalam pengembangan tersebut.
Transparansi Kekayaan Aparat Kembali Jadi Perhatian
Kasus ini sekaligus memunculkan kembali pertanyaan publik mengenai pentingnya transparansi kekayaan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Kepemilikan aset bernilai tinggi tentu tidak otomatis menunjukkan pelanggaran hukum karena sumber kekayaan seseorang dapat berasal dari berbagai sumber yang sah.
Namun ketika terdapat penyidikan dugaan korupsi, penelusuran aliran dana dan asal-usul aset menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat hubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Kini publik menunggu langkah lanjutan KPK setelah penyidik memeriksa dokumen serta barang bukti elektronik yang disita dari kediaman Yayat.
**Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan alat bukti dan proses hukum, bukan semata-mata berdasarkan besar atau mewahnya aset seseorang.**
