Jakarta / Buser Siaga. – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Upaya ini bertujuan mengawal produksi jagung dan memastikan kesejahteraan petani binaan Polri.
Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri diikuti seluruh Gugus Tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin oleh Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. “Indonesia berhasil tidak mengimpor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami gelar untuk mengkonsolidasikan kerja sama dan menyusun strategi yang lebih baik tahun 2026,” ujarnya.
Sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) jagung, Polri memfasilitasi akses permodalan melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Himbara. Contoh implementasinya ada di Polda Jawa Barat (Kabupaten Nagreg dan Ciamis), di mana petani mendapatkan kredit untuk menanam dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafond KUR Mikro bidang pertanian (termasuk ekosistem jagung) senilai Rp 180 triliun untuk tahun 2026.
Selain permodalan, Polri juga menjamin stabilitas harga hasil panen dengan menjalin kerja sama dengan Bulog untuk menyerap produksi jagung dengan harga yang lebih menguntungkan. Berdasarkan Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan nasional dengan harga Rp 6.400 per kilogram, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Kami fokus memastikan harga jagung petani minimal sesuai HPP. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian dengan harga Rp 6.400 per kg,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini juga bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari tengkulak, dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial, diharapkan petani dapat membayar pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Melalui rakor tersebut, Polri berharap memperkuat ekosistem pertanian jagung dan mensejahterakan petani jagung se-Indonesia. ( Zulherman )
