Homepage / Blog lengkapi bukti dugaan penyimpangan dana BOS SMPN 1 Talang Padang, laporan segera masuk Kajari

lengkapi bukti dugaan penyimpangan dana BOS SMPN 1 Talang Padang, laporan segera masuk Kajari

Budi Haryanto13 September 2026

Blog10 Dilihat

BUSERSIAGA, COM_TALANG PADANG_ – media saat ini sedang melengkapi bukti dan uraian terkait dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Talang Padang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan resmi terkait dugaan tersebut rencananya akan disampaikan ke Kejaksaan Negeri Tanggamus pada Senin atau Selasa mendatang.

“Kami sedang merampungkan seluruh bukti dan uraian. Dalam waktu dekat laporan akan kami serahkan ke Kajari untuk ditindaklanjuti,” ujar sumber internal Minggu (13/09/2026).

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi. Pihak Kejaksaan juga belum dapat dikonfirmasi.

(Tim)

Post Views: 10

Ikuti Kami

Navigasi pos

Pos sebelumnya Surat panggilan pertama diabaikan, Polsek Talang Padang tindaklanjuti kasus KDRT*

Pos berikutnya GAJI POKOK IPDA DISEBUT RP2,9 JUTA, RUMAH MEWAH YAYAT DI CIBUBUR DIGELEDAH KPK

Jangan Lewatkan

Rumah tak layak huni milik Zulkipli di Pekon Negeri Agung mulai dibangun, respon cepat Pemda Tanggamus*
GAJI POKOK IPDA DISEBUT RP2,9 JUTA, RUMAH MEWAH YAYAT DI CIBUBUR DIGELEDAH KPK
Surat panggilan pertama diabaikan, Polsek Talang Padang tindaklanjuti kasus KDRT*
Dana BOS SMPN 1 Talang Padang Rp1,2 Miliar Dipertanyakan, Kepsek: Sudah Diaudit BPK`
Dana BOS SMPN 1 Talang Padang Rp1,2 Miliar Dipertanyakan, Kepsek: Sudah Diaudit BPK*
DIDUGA BERNADA TEKANAN, LSM TAMBAK LAMPUNG ANCAM LAPORKAN DAN DEMO MIN 10 BANDAR LAMPUNG

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

News Feed

POLSEK KELAPA DUA DIDUGA BEKING OKNUM MATEL, YLPK PERARI GUGAT KE PENGADILAN

POLSEK KELAPA DUA DIDUGA BEKING OKNUM MATEL, YLPK PERARI GUGAT KE PENGADILAN TANGERANG — Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) menggugat sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait dugaan tindakan penagihan secara paksa serta lambannya penanganan laporan polisi yang berkaitan dengan pengambilalihan kendaraan konsumen. Dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan YLPK PERARI, salah satu pihak yang turut digugat adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kapolda Metro Jaya cq. Kapolres Tangerang Selatan cq. Kapolsek Kelapa Dua sebagai Tergugat II. Perkara tersebut bermula dari pengaduan Rezi Abdillah Banjari terkait dugaan pengambilalihan kendaraan Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe pada 4 April 2025 di wilayah Kelapa Dua. Dalam gugatan disebutkan bahwa tindakan tersebut diduga dilakukan oleh oknum penagih dengan cara memaksa, melakukan intimidasi dan kekerasan, serta tanpa putusan pengadilan. Atas kejadian tersebut, Rezi kemudian membuat laporan polisi pada 16 April 2025 dengan Nomor LP/B/799/IV/2025/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA. Sejumlah barang bukti disebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian, termasuk rekaman video, BSTK yang diduga palsu, surat keterangan leasing yang diduga tidak sah, serta tangkapan layar percakapan. Yang menjadi sorotan YLPK PERARI adalah laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polsek Kelapa Dua karena lokasi kejadian berada di wilayah hukumnya. Namun, menurut dalil gugatan, lebih dari satu tahun setelah pelimpahan, perkara tersebut masih berstatus “Dalam Lidik”, tanpa perkembangan yang dianggap memadai oleh pihak pengadu. YLPK PERARI juga mendalilkan bahwa pengadu telah menyampaikan pengaduan kepada Divisi Propam Polri mengenai dugaan kelalaian penyidik, tetapi hingga gugatan diajukan belum mendapatkan kejelasan tindak lanjut. Atas kondisi tersebut, YLPK PERARI mendalilkan adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum berupa kelalaian atau pembiaran dalam penanganan laporan polisi. Gugatan tersebut antara lain meminta pengadilan menyatakan Tergugat II melakukan PMH karena tidak menindaklanjuti laporan secara profesional, proporsional, transparan dan akuntabel. Dalam petitumnya, YLPK PERARI juga meminta agar kepolisian menindaklanjuti dan menuntaskan laporan polisi tersebut serta meningkatkan penanganannya ke tahap penyidikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada, disertai pemberian informasi perkembangan perkara secara tertulis dan transparan kepada pengadu. Sementara itu, istilah “diduga beking oknum matel” merupakan sorotan dan konstruksi pemberitaan atas dugaan adanya perlindungan atau pembiaran terhadap pihak penagih. Hal tersebut belum merupakan fakta hukum yang telah diputus pengadilan dan masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. YLPK PERARI menegaskan bahwa langkah hukum tersebut dilakukan untuk memperjuangkan hak konsumen dan meminta adanya kepastian hukum atas laporan yang telah dibuat. “Kami tidak menuduh seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Yang kami persoalkan adalah dugaan tindakan penagihan yang melanggar hukum dan dugaan tidak optimalnya penanganan laporan masyarakat. Semua harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti,” demikian sikap hukum yang dapat ditegaskan YLPK PERARI. Menurut Ketua YLPK PERARI DPC KabTangerang DONNY PUTRA T, S.H. , klien kami motornya di tarik matel saat idul fitri, masih masa hari suci, oknum yang mengaku matel dari FIF tidak perduli saat merampas, bahkan matel bilang hari suci suci apa, kamu nunggak imbuh matel, ampun dah preman di tangerang. Saat laporan ke polsek kelapa dua Tangerang Selatan, pihak penyidik hanya nyiyir saja, seolah oknum matel adalah teman mereka.

Sebelumnya
1
…
6
7
8
9
10
…
346
Berikutnya

No More Posts Available.

No more pages to load.

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

News Feed

POLSEK KELAPA DUA DIDUGA BEKING OKNUM MATEL, YLPK PERARI GUGAT KE PENGADILAN

KEWAJIBAN ASURANSI JIWA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Ramai Matel Tarik Kendaraan di Jalan, Polresta Tangerang Kumpulkan 23 Leasing

Wakil Ketua YLPK PERARI Provinsi Lampung, Roni Rifendra, angkat bicara terkait dugaan ketidaksesuaian data kependidikan

Lepas Sambut Danramil Kuta Baro, Sinergi TNI dan Pemerintah Kecamatan Makin Erat