ACEH TAMIANG / BUSER SIAGA — Langkah tegas datang dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tamiang menyusul dugaan korupsi proyek penanganan ruas Long Segment Simpang III Tanjung Genteng L, Buang‑Simpang III Ampun Tuan, Kecamatan Bandar Pusaka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024. Tim penyidik resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka, salah satunya adalah pejabat Dinas PUPR Aceh Tamiang, menandai adanya dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur jalan masyarakat.
Penetapan status tersangka dilakukan pada Kamis (5/11) di Kantor Kejari Aceh Tamiang. Kasi Intel Kejari Aceh Tamiang, Johanes M. Aritonang, S.H., M.H., mengonfirmasi kepada awak media bahwa kedua tersangka berinisial RFE selaku Direktur CV Tri Jaya Family selaku pelaksana proyek, serta ERP yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PUPR Aceh Tamiang periode September 2024‑Maret 2025 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
Secara Hukum Dugaan Penyimpangan Anggaran Negara Diusut Secara Serius
Johanes menjelaskan penetapan tersangka sudah didukung alat bukti yang cukup sesuai ketentuan KUHAP. Kedua pihak diduga melanggar Pasal 603 Jo Pasal 604 Jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diamandemen UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sebagai pejabat KPA sekaligus PPK, ERP memegang peran sentral dalam menjamin anggaran DAK digunakan tepat sasaran untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala hingga rekonstruksi ruas jalan di wilayah Kecamatan Kejuruan Muda dan Bandar Pusaka yang sangat dibutuhkan aksesnya oleh warga setempat. Namun kini jabatannya justru menjadi sorotan karena diduga terlibat bersama pelaksana proyek sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
Kedua tersangka sudah ditahan selama 20 hari terhitung tanggal 5 November 2026 sampai 24 November 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang. Hingga saat ini pihak penyidik belum merilis besaran pagu anggaran proyek maupun angka kerugian keuangan negara secara resmi.
Penyidikan Masih Berlanjut, Bisa Ada Tersangka Tambahan
“Kami akan terus mendalami perkara ini. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut diminta pertanggungjawaban bila terbukti terlibat merugikan keuangan negara,” tegas Johanes kepada awak media.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa Kejari Aceh Tamiang tidak akan berhenti pada dua tersangka yang sudah ditetapkan. Seluruh rangkaian proses pengadaan pekerjaan jalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan hingga pencairan dana akan ditelusuri secara mendalam guna memastikan apakah ada oknum lain yang ikut terlibat dalam dugaan korupsi ini.
Masyarakat Aceh Tamiang pun menyambut langkah penyidikan ini dengan harapan agar kasus ini terungkap sepenuhnya. Ruas jalan tersebut merupakan jalur penting mobilitas warga, sehingga jika benar ada penyimpangan anggaran, hal itu tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merampas hak warga untuk mendapatkan infrastruktur jalan yang layak.
Catatan Penting: Hingga berita ini diterbitkan kedua orang tersebut masih berstatus tersangka dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Awak media tetap membuka ruang hak jawab bagi kedua tersangka maupun pihak‑pihak yang disebut dalam berita ini demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Apakah kamu mau saya menambahkan satu paragraf reaksi singkat warga sekitar ruas jalan tersebut agar narasi dampak korupsi terhadap masyarakat makin terasa untuk media cetak? ( Zulherman
