Oleh: Tgk Muhammad Amin*
Opini.Pemimpin yang ideal adalah anugerah. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Sebab, masyarakat yang pernah merasakan pemimpin bermasalah akan memahami bahwa kepemimpinan yang baik bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa. Ia adalah nikmat yang patut disyukuri sekaligus dirawat dan diawasi.
Dalam kehidupan berbangsa, kita sering terjebak pada dua sikap yang sama-sama tidak sehat. Di satu sisi ada kelompok yang menganggap semua kebijakan pemerintah pasti benar. Di sisi lain ada kelompok yang menganggap semua yang dilakukan pemerintah pasti salah. Padahal, keduanya sama-sama menjauh dari sikap objektif.
Islam mengajarkan keseimbangan. Ketika ada kekurangan, kita wajib mengingatkan. Ketika ada kebaikan, kita juga wajib mengakuinya.
Allah SWT berfirman:
“Wa ammā bini‘mati rabbika fa ḥaddits.”
“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya.” (QS. Ad-Dhuha: 11).
Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini bukan perintah untuk membanggakan diri, melainkan mengakui nikmat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Imam Al-Qurthubi menerangkan bahwa makna fa haddits adalah menyebut nikmat Allah sebagai pengakuan bahwa segala karunia berasal dari-Nya.
Dalam konteks sosial dan pemerintahan, ayat ini mengajarkan satu hal penting: masyarakat tidak boleh pelit mengakui kebaikan. Sebab mengakui kebaikan bukan berarti kehilangan daya kritis. Sebaliknya, itu adalah bagian dari kejujuran intelektual.
Di Aceh Barat, misalnya, dalam masa awal kepemimpinan Tarmizi–Said Fadheil, publik menyaksikan sejumlah langkah yang berbeda dari pola pemerintahan yang lazim. Apakah semua berhasil? Tentu belum bisa disimpulkan. Apakah semuanya sempurna? Jelas tidak. Namun ada fakta-fakta yang layak dicatat. Mereka sudah berikhtiar kuat untuk menjadikan Aceh Barat sejahtera dan bermartabat.
Pasangan kepala daerah muda ini menunjukkan dedikasi untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor. Sebagian program bahkan dirancang untuk jangka panjang. Kebijakan yang baik sering kali tidak berhenti pada satu hasil, tetapi menciptakan efek domino yang menjalar ke sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
Perubahan pertama yang cukup mencolok adalah upaya membersihkan budaya transaksional dalam birokrasi. Larangan gratifikasi, larangan jual beli jabatan kepala sekolah, hingga larangan praktik jual kursi penerimaan siswa baru merupakan pesan yang kuat bahwa jabatan dan pendidikan tidak boleh diperjualbelikan. Padahal di daerah lain, masalah ini sering dianggap rahasia umum yang sulit disentuh. Karena itu, ketika ada upaya membongkarnya, publik patut memberikan perhatian.
Pernah di bidang kesehatan, pemerintah daerah menghadapi persoalan yang tidak ringan. Perubahan dan pemutakhiran data kepesertaan jaminan kesehatan sempat menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Banyak warga khawatir kehilangan akses berobat akibat persoalan administratif.
Yang menarik, respons yang diambil bukan sekadar mengeluarkan imbauan, melainkan membentuk tim khusus, membuka posko pengaduan, dan memastikan warga miskin tetap memperoleh pelayanan kesehatan meskipun data mereka masih bermasalah. Program Dokter Masuk Rumah juga menunjukkan upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada kelompok rentan yang sulit menjangkau fasilitas medis.
Salah satu hal yang juga layak dicatat adalah upaya menunaikan janji politik secara cepat setelah pelantikan. Tidak sedikit janji kampanye yang berakhir sebagai slogan, namun dalam kasus ini terdapat langkah yang langsung dirasakan masyarakat melalui peluncuran Kartu Aceh Barat Sehat. Program ini menjadi simbol bahwa komitmen politik tidak berhenti pada masa kampanye, tetapi mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata sejak awal masa pemerintahan.
Melalui program tersebut, warga Aceh Barat yang harus menjalani perawatan di Banda Aceh tidak hanya memperoleh akses layanan kesehatan, tetapi juga mendapatkan perhatian terhadap beban ekonomi keluarga yang mendampingi pasien. Setiap pasien rawat inap yang dirujuk ke Banda Aceh memperoleh bantuan dana pendampingan bagi keluarga pasien. Pemerintah juga menyediakan rumah singgah dengan fasilitas tempat tinggal yang layak, kebutuhan makan dan minum, serta pendampingan selama proses pengobatan berlangsung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya dipahami sebagai urusan medis semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kemanusiaan.
Di sektor pelayanan dasar lainnya, masyarakat juga menyaksikan penyelesaian persoalan yang telah lama menjadi keluhan warga, yakni kembalinya layanan air bersih PDAM yang sebelumnya bertahun-tahun tidak berfungsi optimal. Akibat tidak mengalirnya air, banyak warga terpaksa beralih menggunakan sumur bor, sementara perusahaan daerah tersebut juga menghadapi beban utang yang cukup besar. Aktifnya kembali layanan PDAM di Kota Meulaboh menjadi salah satu contoh bahwa pembangunan tidak selalu harus berupa proyek baru. Kadang-kadang keberhasilan justru terlihat ketika pemerintah mampu menghidupkan kembali layanan publik yang sebelumnya terhenti sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Pada sektor pendidikan, pendekatan yang ditempuh juga tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pembentukan Satgas Wajib Belajar 13 Tahun, program beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, hingga pendataan anak putus sekolah berbasis gampong menunjukkan perhatian pada akar persoalan pendidikan. Pendidikan tidak lagi dilihat sebatas urusan sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
Langkah lain yang menarik adalah kerja sama dengan BPSDM Kementerian Perhubungan. Di tengah sempitnya lapangan kerja dan terbatasnya kemampuan fiskal daerah, membuka akses generasi muda ke sekolah kedinasan dan peluang menjadi ASN pusat merupakan strategi yang layak diapresiasi. Pembangunan sumber daya manusia memang sering tidak terlihat hasilnya dalam waktu singkat, tetapi dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Dalam urusan bantuan sosial, pemerintah daerah juga memilih jalur yang cukup berat, yaitu membenahi data. Pembentukan Satgas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan kesadaran bahwa banyak program gagal bukan karena kurang anggaran, tetapi karena data yang tidak akurat. Rumah yang layak mendapat bantuan bisa terlewat, sementara yang tidak layak justru masuk daftar penerima. Membenahi data mungkin tidak populer, tetapi tanpa data yang benar, keadilan sosial hanya menjadi slogan.
Di bidang ekonomi daerah, pembentukan Satgas Optimalisasi PAD memperlihatkan kesadaran bahwa masa depan daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pusat. Aceh Barat, seperti banyak daerah lain, menghadapi tantangan fiskal yang serius. Karena itu, upaya menggali potensi pendapatan daerah perlu dilihat sebagai langkah strategis, meskipun keberhasilannya baru bisa diukur dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara itu, pada aspek sosial dan budaya, terdapat upaya mengembalikan makna Meugang sebagai tradisi berbagi kepada masyarakat miskin, bukan tradisi mengirim bingkisan kepada pejabat. Pesan ini sederhana tetapi memiliki nilai simbolik yang kuat. Tradisi yang baik harus menguatkan solidaritas sosial, bukan memperlebar jarak antara rakyat dan penguasa.
Dalam semangat yang sama, pemerintah daerah juga menggagas Program Tabungan Kurban ASN. Melalui skema tabungan bulanan yang ringan, aparatur sipil negara didorong untuk berpartisipasi dalam ibadah kurban secara gotong royong. Terlepas dari berbagai pandangan yang mungkin muncul terhadap mekanismenya, gagasan ini memperlihatkan upaya menjadikan kurban bukan sekadar ibadah individual, melainkan gerakan sosial yang mampu memperluas manfaat bagi masyarakat.
Program Jumat Bersih, Jumat Sehat, gerakan membersihkan pantai dan sungai, kampanye hidup sehat, hingga pembentukan gampong bebas narkoba, judi online, dan aliran sesat juga menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan jalan dan gedung. Pembangunan karakter masyarakat sama pentingnya dengan pembangunan fisik.
Yang mungkin paling menarik adalah pendekatan pemerintahan jemput bola melalui program berkantor sehari di gampong. Ketika bupati, wakil bupati, SKPK, dan camat hadir langsung di wilayah terpencil untuk mendengar keluhan warga, ada pesan yang ingin disampaikan: pemerintah tidak boleh hanya menunggu rakyat datang ke kantor, tetapi juga harus mendatangi rakyat.
Tentu saja, semua program tersebut belum dapat dinilai hanya dari niat dan semangatnya. Ukuran keberhasilan tetap berada pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Apakah angka putus sekolah turun? Apakah pelayanan kesehatan membaik? Apakah PAD meningkat? Apakah bantuan semakin tepat sasaran? Semua itu memerlukan waktu dan pengawasan publik yang konsisten.
Karena itu, masyarakat perlu menjaga dua sikap sekaligus. Pertama, memberi apresiasi terhadap langkah-langkah baik yang dilakukan pemerintah. Kedua, tetap kritis mengawasi pelaksanaannya. Apresiasi tanpa kritik akan melahirkan kultus individu. Kritik tanpa apresiasi akan melahirkan sinisme.
Di sinilah relevansi ayat wa ammā bini‘mati rabbika fa ḥaddits. Ketika ada nikmat berupa kepemimpinan yang berusaha bekerja, kita patut mengakuinya sebagai bentuk syukur. Namun syukur tidak berarti berhenti mengingatkan. Sebab pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang bebas dari kritik, melainkan pemimpin yang bersedia mendengar kritik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi juga dari kesungguhan menepati janji yang pernah disampaikan kepada rakyat. Sebab dalam demokrasi, janji politik bukan sekadar alat memenangkan pemilihan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika sebuah janji mulai diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata, masyarakat patut mengapresiasinya. Dan ketika pelaksanaannya masih memiliki kekurangan, masyarakat juga berkewajiban mengingatkannya.
Keberhasilan sebuah daerah tidak pernah lahir dari tepuk tangan semata, tetapi juga tidak tumbuh dari caci maki tanpa henti. Ia lahir dari kerja keras yang terus diawasi, dari kritik yang tetap adil, dan dari apresiasi yang diberikan secara jujur. Sebab pembangunan bukan pekerjaan satu orang, melainkan ikhtiar bersama yang menuntut kesungguhan, kepercayaan, dan partisipasi semua pihak. Jika semangat itu dapat dijaga, maka harapan menghadirkan Aceh Barat yang lebih maju, lebih bersih, dan lebih berpihak kepada rakyat bukanlah angan-angan, melainkan tujuan yang dapat dicapai bersama. Insya Allah…!
*Penulis adalah Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh Barat dan Pimpinan Dayah Istiqamatudin Teuku Umar.
