Di tengah berbagai dinamika yang berkembang di daerah, seluruh elemen pemerintah, pejabat, dan masyarakat Aceh diharapkan tetap menjaga fokus, melakukan pengawalan, dan terus memperjuangkan agenda strategis yang paling krusial saat ini, yaitu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Revisi UUPA merupakan agenda penting yang berkaitan langsung dengan masa depan tata kelola otonomi khusus Aceh serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk melakukan pengawalan secara konsisten dan terus memperjuangkan agar proses revisi ini dapat berjalan sesuai dengan kepentingan daerah.
Adapun beberapa substansi utama dalam revisi UUPA meliputi:
1. **Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus)** sebagai instrumen utama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
2. **Penguatan kewenangan pemerintahan Aceh** agar pelaksanaan otonomi khusus berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah.
3. **Penegasan pengaturan identitas dan kekhususan Aceh**, termasuk bendera dan simbol daerah dalam kerangka hukum yang jelas.
4. **Pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan dengan skema 70% untuk Aceh dan 30% untuk pemerintah pusat**, guna memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Aceh, serta sejalan dengan **MoU Helsinki poin 1.3.4** yang menegaskan pengaturan kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemakmuran rakyat Aceh.
Revisi UUPA juga tidak terlepas dari semangat **MoU Helsinki 15 Agustus 2005**, yang menjadi dasar penyelesaian konflik dan landasan utama lahirnya UUPA, dengan tujuan mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan di Aceh.
Sejalan dengan itu, menurut **Teguh Agam Di Pidieya**, “Fokus memperjuangkan UUPA itu harus menjadi fokus utama kita dikarenakan ini menyangkut kemerdekaan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan di Aceh. Apalagi hari ini kita baru saja selesai mengalami bencana dan kestabilan ekonomi di daerah sangat tidak stabil.”
Untuk menjaga keberlangsungan perdamaian Aceh, pemerintah pusat juga wajib menjalankan seluruh keputusan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut, serta memastikan implementasinya tidak bertentangan dengan semangat kesepakatan yang telah ditetapkan dalam MoU Helsinki, melainkan dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari komitmen perdamaian yang berkelanjutan.
Untuk itu, seluruh elemen di Aceh diharapkan tidak terpecah fokus oleh dinamika yang ada, melainkan memperkuat sinergi dalam pengawalan dan terus memperjuangkan revisi UUPA sebagai agenda strategis daerah.
Konsistensi pengawalan dan keberlanjutan perjuangan menjadi kunci agar aspirasi ini dapat diwujudkan secara optimal melalui mekanisme konstitusional.
**[Mahasiswa Ilmu Politik,USK/Teguh Agam Di Pidieya]**
