ACEH TAMIANG / BUSER SIAGA  – Fakta memilukan kembali terungkap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia Aceh Tamiang. Meskipun setiap tahun negara menggelontorkan anggaran fantastis senilai Rp 1,78 Miliar khusus untuk penanganan limbah B2 dan B3 melalui pihak ketiga, kenyataan di lapangan justru sangat memprihatinkan.

 

Diduga imbah medis yang seharusnya dikelola secara aman dan tertutup, justru terlihat berserakan begitu saja di halaman rumah sakit. Kondisi ini sangat ironis mengingat lokasi pembuangan sampah liar ini berada sangat dekat dengan area Dapur Umum Makanan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah.

 

Tentu ini sangat membahayakan kesehatan, mulai dari pencemaran udara hingga potensi penyebaran penyakit, padahal masalah ini sudah BERKALI-KALI DIBERITAKAN namun tak kunjung ada perubahan signifikan.

 

Realita Berbanding Terbalik dengan Anggaran

 

Dengan nilai kontrak yang mencapai miliaran rupiah, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan lingkungan yang bersih dan steril. Namun apa yang dilihat awak media? Justru sebaliknya.

 

Di duga sampah imbah medis terlihat menumpuk, dibakar sembarangan tanpa pengawasan, dan tidak ada standar keamanan yang diterapkan. Seolah-olah anggaran besar tersebut tidak menyisakan dampak apapun bagi kebersihan lingkungan rumah sakit.

 

Direktur “Alergi” Media, Bertahan 3 Periode Ganti Bupati

 

Yang menjadi sorotan paling tajam adalah sosok pimpinan tertinggi di sana. Hingga berita ini diturunkan, dr. Andika, selaku Direktur RSUD Aceh Tamiang, hingga kini belum memberikan respons atau klarifikasi apapun terkait temuan tersebut.

 

Ia diduga kerap menghindar dan seolah “alergi” saat dikonfirmasi oleh awak media terkait masalah pengelolaan limbah dan manajemen rumah sakit.

 

Pertanyaan besar pun muncul di benak masyarakat: “Ada apa sebenarnya di balik layar?”

 

Pasalnya, dr. Andika dikenal telah menjabat sangat lama, bahkan mampu bertahan melalui 3 KALI PERGANTIAN BUPATI. Ironisnya, masa jabatan yang panjang tersebut tidak diimbangi dengan kemajuan atau perbaikan kinerja yang nyata, justru masalah demi masalah terus bermunculan.

 

Masyarakat kini menuntut penjelasan, apakah benar ada kekebalan hukum di RSUD ini? Dan sampai kapan anggaran negara dibiarkan mengalir tanpa hasil yang maksimal? ( Zulherman )

 

( Zulherman )

 

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *