Aceh Tamiang/ Buser Siaga – Kekecewaan warga terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang semakin menguat, mengingat bantuan langsung tunai (BLT) yang dijanjikan pemerintah pusat pascabencana hingga kini belum dirasakan di lapangan. Kondisi ini mencerminkan jurang antara pernyataan resmi pemerintah dan realita yang dihadapi korban bencana.
Ungkapan kekecewaan tersebut muncul dalam percakapan di grup WhatsApp warga dan tokoh masyarakat – ruang diskusi informal yang aktif membahas situasi daerah. Beberapa anggota grup menyatakan belum menerima bantuan tunai sama sekali, meskipun nama mereka tercatat sebagai korban dan masih bertahan di lokasi pengungsian atau rumah rusak.
“Kami dengar bantuan diumumkan besar-besaran, tapi di kampung kami belum ada yang menerima. Sampai hari ini, nol,” ujar seorang warga korban dari Kecamatan Kuala Simpang yang tidak ingin disebutkan namanya.
Kekhawatiran masyarakat ini sejalan dengan kritik yang sebelumnya disampaikan Gubernur Aceh terkait penanganan bencana. Pada awal masa tanggap darurat, gubernur menyoroti lambannya respons pemerintah pusat dan minimnya dukungan awal yang diterima daerah.
Pemerintah pusat melalui Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sosial sebelumnya telah mengumumkan berbagai skema bantuan, antara lain BLT reguler, BLT tambahan, bantuan pemulihan ekonomi, serta pembangunan hunian sementara dan tetap. Informasi ini juga dipublikasikan melalui akun resmi pejabat pemerintah di media sosial.
Namun di Aceh Tamiang, janji tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dari jumlah bangunan yang rusak berat akibat banjir, hanya sekitar 600 unit hunian sementara (huntara) yang telah dibangun dan diserahkan – angka yang dinilai jauh dari kebutuhan riil.
“Yang rusak berat itu ribuan unit. Tapi huntara baru ratusan. Banyak warga masih numpang di rumah keluarga, tinggal di tenda, atau terpaksa kembali ke rumah rusak,” kata seorang relawan kemanusiaan setempat.
Belum terealisasinya bantuan tunai dan lambannya pembangunan hunian membuat masyarakat beranggapan bahwa sebagian janji pemerintah pusat hanya sebatas pernyataan publik tanpa kejelasan waktu pelaksanaan. Istilah “PHP” (harapan yang tak kunjung menjadi kenyataan) pun mulai sering terdengar dalam percakapan warga.
Hingga berita ini dibuat, pemerintah pusat belum memberikan penjelasan rinci terkait jadwal pasti pencairan bantuan tunai. Pemerintah daerah mengaku telah menyampaikan data korban dan kerusakan kepada kementerian terkait.
Kondisi ini membuat warga korban berada dalam situasi sulit: bantuan belum diterima, hunian belum memadai, sementara aktivitas ekonomi juga belum pulih sepenuhnya. Masyarakat berharap pemerintah pusat tidak hanya menyampaikan komitmen di media sosial, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.( Zulherman/ Yongciek)
