BANDA ACEH — Kekecewaan mulai mencuat dari kalangan relawan yang tergabung dalam tim pemenangan pasangan Mualem-Dek Fadh. Setelah ikut berjuang memenangkan pasangan tersebut dalam kontestasi politik Aceh, sejumlah relawan mengaku merasa kurang mendapatkan perhatian maupun ruang komunikasi setelah pasangan yang mereka dukung terpilih dan menjalankan pemerintahan.
Kekecewaan itu disampaikan Ketua Umum DPP Santri Mualem, Tgk Muzakir yang akrab disapa Abu Rawang. Ia menyesalkan kondisi relawan yang menurutnya telah bekerja keras selama masa kampanye, namun setelah kemenangan diraih justru merasa seolah-olah dilupakan.
Menurut Abu Rawang, perjuangan para relawan tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan struktur pemenangan hingga kabupaten/kota dan kecamatan. Mereka turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyampaikan visi-misi pasangan Mualem-Dek Fadh sekaligus menggalang dukungan agar kemenangan dapat diraih.
Namun, setelah pemerintahan berjalan, sebagian relawan disebut mulai mempertanyakan posisi dan keberadaan mereka dalam komunikasi pemerintahan.
“Relawan ini berjuang bukan hanya ketika masa kampanye. Mereka juga memiliki harapan agar setelah kemenangan ada komunikasi dan perhatian terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Abu Rawang.
Ia mengatakan, kekecewaan semakin terasa setelah almarhum Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak selaku Ketua Badan Pemenangan yang selama ini menjadi salah satu wadah koordinasi tim pemenangan telah meninggal dunia.
Kepergian Abu Razak, menurutnya, turut meninggalkan persoalan baru bagi para relawan. Tim pemenangan di berbagai daerah kini disebut mengalami kebingungan mengenai kepada siapa aspirasi dan usulan yang berasal dari masyarakat maupun relawan harus disampaikan.
“Dulu ada wadah dan ada jalur komunikasi melalui badan pemenangan. Setelah beliau (Abu Razak) tidak ada, tim di bawah merasa kehilangan tempat untuk menyampaikan aspirasi,” katanya.
Abu Rawang menilai, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Aceh, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, dinilai perlu membuka kembali ruang komunikasi dengan para relawan yang telah menjadi bagian dari perjalanan politik menuju kemenangan.
Menurutnya, relawan tidak semestinya hanya dipandang sebagai kelompok yang bekerja ketika momentum pemilihan berlangsung. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki aspirasi dan turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan tersebut.
Ia juga menyinggung keberadaan Surat Keputusan (SK) tim pemenangan yang menurutnya tidak semata-mata berkaitan dengan tugas memenangkan pasangan calon. Dalam pemahaman para relawan, struktur tersebut juga diharapkan tetap memiliki peran dalam mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat setelah kemenangan diperoleh.
Karena itu, muncul pertanyaan di kalangan relawan mengenai sejauh mana komitmen terhadap keberadaan tim pemenangan setelah pasangan Mualem-Dek Fadh menjalankan roda pemerintahan.
Merasa “Menang, tetapi Rasa Kalah”
Kekecewaan tersebut, kata Abu Rawang, bukan hanya dirasakan oleh relawan di tingkat provinsi. Sejumlah anggota tim di kabupaten/kota hingga kecamatan disebut turut merasakan hal yang sama.
Sebagian di antara mereka bahkan merasa berada dalam situasi yang paradoks: telah ikut memenangkan pasangan yang didukung, tetapi setelah kemenangan diraih justru merasa tidak memiliki ruang untuk berkomunikasi ataupun menyampaikan aspirasi.
“Jangan sampai muncul perasaan di kalangan relawan bahwa kita menang dalam pemilihan, tetapi setelah menang justru merasa kalah. Ini yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Sebaliknya, menurutnya, para relawan ingin memastikan komunikasi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang pernah menjadi bagian dari perjuangan pemenangan tetap terjaga.
Abu Rawang berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dapat mengambil langkah untuk membangun kembali komunikasi dengan struktur relawan dan tim pemenangan yang tersebar di berbagai daerah.
Menurutnya, pertemuan atau forum komunikasi secara berkala dapat menjadi salah satu jalan untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus menampung berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia juga berharap para pejabat pemerintah yang saat ini dipercaya mengemban amanah tidak menutup pintu komunikasi dengan kelompok relawan maupun masyarakat yang selama ini berada di garis bawah.
“Yang diharapkan relawan bukan semata-mata jabatan atau kepentingan pribadi. Yang paling penting adalah adanya penghargaan terhadap perjuangan dan adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Abu Rawang.
Ia menambahkan, pemerintah Aceh masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki pola komunikasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari program pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjaga hubungan dengan masyarakat dan berbagai kelompok yang mendukung proses politik sebelumnya.
Kalangan relawan pun berharap kekecewaan yang mulai muncul tidak berkembang menjadi konflik internal. Mereka menginginkan adanya dialog terbuka antara pemerintah, struktur pemenangan, dan para relawan di daerah agar persoalan yang selama ini dirasakan dapat dibicarakan secara langsung.
“Relawan ingin tetap menjadi bagian dari pembangunan Aceh. Jangan hanya dicari ketika membutuhkan dukungan politik. Setelah pemerintahan berjalan, mereka juga harus tetap dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.
