ACEH TAMIANG / Buser – Harapan besar masyarakat akan perbaikan fasilitas pendidikan di SMP Negeri 1 Kejuruan Muda justru berubah menjadi kekecewaan mendalam. Proyek revitalisasi senilai Rp2.654.796.180,00 yang dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian, ternyata berujung pada pekerjaan yang jauh dari kata layak, bahkan terkesan asal jadi dan sarat kejanggalan.
Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh panitia sekolah ini menuai kritik tajam karena prioritas pelaksanaannya dinilai meleset jauh dari sasaran utama. Alih-alih memfokuskan perbaikan pada gedung dan bangunan utama sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan pasca diterjang banjir, panitia pemekaran pihak pelaksana justru sibuk mengerjakan hal yang kurang mendesak. Pembangunan saluran air dan lapangan bola basket justru didahulukan, sementara bangunan yang menjadi jantung proses belajar mengajar masih dibiarkan rusak dan belum tersentuh perbaikan berarti.
Kualitas hasil pekerjaan pun menjadi tanda tanya besar atas penggunaan uang negara sebesar miliaran rupiah. Pantauan di lokasi membuktikan lapangan bola basket yang telah rampung dibangun memiliki kualitas sangat buruk dan tidak layak pakai. Hampir seluruh permukaan beton dan semen terlihat retak parah, tidak rata, dan berubah menjadi kolam genangan air setiap kali turun hujan.
Kondisi serupa juga terlihat pada pembangunan saluran parit dan drainase. Struktur dinding banyak yang retak, alur pembuatannya berbelok-belok tidak beraturan seperti ular, dan fungsi utamanya sebagai pengendali air sama sekali tidak terpenuhi. Padahal, komponen ini seharusnya menjadi kunci agar lingkungan sekolah bebas dari banjir, namun yang ada justru sia-sia belaka.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Aceh Tamiang, Khairul, bahkan mengakui adanya kelalaian serius dalam pelaksanaan proyek ini. Ia menegaskan adanya masalah komunikasi dan lemahnya pengawasan, di mana pelaksana proyek nyaris tidak berkoordinasi dengan dinas terkait. Parahnya lagi, laporan kemajuan pekerjaan pun jarang disampaikan, seolah-olah proyek ini berjalan tanpa akuntabilitas yang jelas.
Pelanggaran aturan juga terlihat nyata di lapangan. Para pekerja terlihat bekerja tanpa perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm atau rompi keselamatan. Ironisnya, dalam rincian anggaran miliaran rupiah tersebut, biaya pengadaan APD sebenarnya sudah dialokasikan dan dibayarkan, namun nyatanya dana itu lenyap tanpa jejak penggunaannya.
Melihat rangkaian penyimpangan, kualitas buruk, hingga pelanggaran prosedur yang terjadi, pertanyaan besar pun muncul: Ke mana hilangnya uang rakyat senilai miliaran rupiah ini? Masyarakat luas pun kini menuntut pemerintah daerah dan instansi berwenang untuk tidak tinggal diam. Pemerintah diminta segera turun tangan, melakukan pemeriksaan mendalam, dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab guna menyelamatkan aset negara dari pemborosan yang merugikan banyak pihak. Zulherman)
