BUSERSIAGA, COM JAKARTA — Independensi dan integritas lembaga peradilan kembali menjadi perhatian di tengah munculnya berbagai kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan praktik jual beli perkara. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan justru akan kehilangan kepercayaan publik apabila muncul dugaan bahwa uang dan kekuasaan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Hakim kerap disebut sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan. Namun, sebutan tersebut membawa tanggung jawab moral dan profesional yang besar. Setiap putusan seharusnya didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena tekanan, kepentingan, atau imbalan tertentu.
Persoalannya, bagaimana jika masyarakat menduga bahwa perkara dapat dipengaruhi oleh praktik yang tidak semestinya? Siapa yang harus memastikan bahwa dugaan tersebut diperiksa secara serius dan transparan?
Pengawasan Hakim: Bukan Sekadar Formalitas
Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat mekanisme pengawasan eksternal dan internal terhadap perilaku hakim.
Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sesuai kewenangannya. Pengawasan perilaku hakim dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Sementara itu, Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan peradilan, termasuk aspek perilaku aparatur, administrasi, dan pelaksanaan tugas peradilan sesuai kewenangannya.
Kedua mekanisme tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan tidak cukup dinilai dari keberadaan lembaga dan aturan semata. Transparansi penanganan pengaduan, tindak lanjut atas bukti, serta pertanggungjawaban kepada publik juga menjadi hal yang penting.
Perlu ditegaskan bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim berbeda dari upaya mengintervensi independensi hakim dalam memutus perkara. Putusan yang dianggap keliru harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia, sedangkan dugaan suap atau pelanggaran etik perlu ditangani berdasarkan bukti dan kewenangan lembaga terkait.
Advokat Donny Putra T., S.H.: “Kalau Hukum Bisa Dibeli, Bagaimana Masyarakat Mencari Keadilan?”
Advokat Donny Putra T., S.H., ketika dimintai tanggapan mengenai dugaan praktik jual beli perkara, digambarkan hanya tersenyum lirih. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi penegakan hukum apabila benar terdapat praktik yang membuat uang lebih menentukan daripada fakta dan argumentasi hukum.
“Rasanya ingin menangis kalau hukum di negara kita sampai seperti itu. Kami selaku advokat berjuang dengan dalil, bukti, dan argumentasi hukum. Namun, apabila benar ada pihak yang menggunakan uang untuk memengaruhi hakim, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan keadilan?” demikian pernyataan yang perlu dikonfirmasi kembali kepada yang bersangkutan sebelum diterbitkan sebagai kutipan langsung.
Kritik tersebut mencerminkan persoalan mendasar yang harus dijawab oleh sistem peradilan: apakah setiap pencari keadilan memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum?
Bagi advokat, perjuangan di ruang sidang tidak hanya menyangkut kepentingan klien, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan. Apabila dugaan penyimpangan tidak ditangani secara terbuka dan profesional, dampaknya dapat meluas hingga merusak wibawa lembaga peradilan.
Jangan Biarkan Dugaan Mafia Perkara Merusak Kepercayaan Publik
Dugaan mafia perkara merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Namun, tuduhan terhadap hakim atau pihak tertentu harus didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata asumsi atau kekecewaan terhadap hasil persidangan.
Karena itu, diperlukan penanganan pengaduan yang profesional, pemeriksaan bukti yang objektif, serta penegakan hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Masyarakat juga perlu memperoleh akses terhadap saluran pengaduan yang sah tanpa harus takut menghadapi tekanan atau intimidasi.
Keadilan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Setiap orang berhak memperoleh proses peradilan yang adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai hukum.
Pertanyaan besarnya: apakah mekanisme pengawasan yang tersedia telah dijalankan secara efektif, atau masih ada celah yang perlu dibenahi?
Pertanyaan tersebut patut dijawab melalui transparansi, pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tindakan nyata terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.
MANTV7 — Mengawal Keadilan, Menjaga Integritas Hukum.
Catatan redaksi: Naskah ini merupakan kritik dan sorotan terhadap dugaan praktik penyimpangan peradilan, bukan pernyataan bahwa hakim tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana. Kutipan langsung dan identitas narasumber wajib dikonfirmasi sebelum publikasi. ( Tim )