BUSERSIAGA,COM TANGGAMUS — Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung, Chaidir, memastikan pihaknya akan mendukung Inspektorat Tanggamus dalam membongkar bobrok tata kelola anggaran yang ada di RSUD Batin Mangunang dengan menyiapkan segala kebutuhan bukti permulaan untuk segera dimulainya proses penyelidikan. Komitmen ini sejalan dengan sikap tegas dari Bupati Tanggamus yang berjanji tidak akan memberikan ruang bagi setiap tindakan koruptif yang merugikan pertumbuhan daerah.
”Jelas kami sangat mendukung sikap Inspektorat yang akan segera memeriksa dugaan penyalahgunaan anggaran dan wewenang yang ada di RSUD Batin Mangunang. Dimana hal ini merupakan sebuah langkah besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ujar Chaidir.
Menurut Chaidir, untuk memulai proses penyelidikan dalam tata kelola anggaran yang ada di RSUD Batin Mangunang, pihak Inspektorat harus mulai dari dokumen anggaran tahun berjalan 2026, dimana terdapat beberapa kegiatan yang terindikasi bermasalah dalam realisasinya, seperti belanja personal computer Rp823.287.000; sewa kendaraan dinas Rp301.200.000 serta belanja ATK dan bahan cetak Rp197.791.500.
”Untuk anggaran belanja ATK dan bahan cetak ini bahkan sumber kami yang merupakan orang dalam RSUD Batin Mangunang sendiri mengaku kaget dengan nominal anggaran yang ada, karena merasa kalau untuk kebutuhan kertas saja pihaknya kesulitan. Belum lagi belanja PC yang nilainya bukan main-main, pihak Inspektorat harus lihat bagaimana spesifikasi dalam realisasi yang dilakukan dan kami siap mendukung dengan memberikan bukti permulaannya,” ujarnya.
Sedangkan terkait banyaknya fasilitas sanitasi yang rusak di lingkungan RSUD Batin Mangunang, pihak Inspektorat dapat mulai dari memeriksa anggaran pemeliharaan yang selama ini terkucur tanpa memberikan implikasi positif bagi lingkungan rumah sakit.
”Kita harus ingat bahwa RSUD Batin Mangunang menerapkan sistem BLUD, artinya urusan pemeliharaan seperti ini tidak perlu sampai harus melibatkan satker lain dalam perbaikannya. Namun realita jelas bahwa pihak rumah sakit tidak melakukan hal tersebut, maka anggaran pemeliharaan yang selama ini dikeluarkan perlu dilihat arah alirannya masuk ke kantong siapa,” urainya lagi.
Sementara untuk urusan potongan honor dan pungli dalam rekrutmen pegawai, pihak Inspektorat perlu melakukan investigasi tertutup agar sumber bisa memberikan keterangan secara lugas tanpa khawatir bakal ketahuan pihak rumah sakit.
”Kalau digali dengan pendekatan yang objektif, tentu pihak Inspektorat dengan mudah akan memperoleh informasi soal siapa oknum ‘pemain’ yang ada di lingkungan RSUD Batin Mangunang, karena kami saja sudah mengantongi dua nama dari pemain itu yang berinisial ‘E’ yang menjabat sebagai kepala bagian dan ‘D’ yang menjadi Kasi disana,” imbuhnya.
Chaidir meminta agar pihak Inspektorat dalam memastikan rencana aksi mereka itu secara lebih konkret agar tidak berakhir sebagai wacana kosong, mengingat saat ini gelombang pemberitaan soal kasak-kusuk RSUD Batin Mangunang sudah begitu masif dan banyak menarik perhatian publik.
”Kami percaya Inspektorat bakal unjuk taring dalam mengurai benang kusut tata kelola anggaran rumah sakit umum daerah tersebut dan bukan tidak mungkin direktur baru ini bakal menyusul jejak pendahulunya,” tutup Chaidir. (BD)