Aceh Tamiang / Buser Siaga – Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Aceh Tamiang mendapat sorotan paling tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Bahkan, lembaga legislatif secara tegas meminta Bupati mencopot Kepala Diskominfo, dinilai gagal menyiapkan data dan dukungan teknis saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Selasa (9/6/2026).
Kritik ini muncul setelah Panitia Khusus DPRK menilai kesiapan data pemerintah daerah sangat lemah hingga menghambat proses pengawasan dan evaluasi. Dalam forum resmi, Diskominfo disebut tidak mampu menyediakan data yang dibutuhkan, sehingga pembahasan pertanggungjawaban berjalan tidak maksimal.
Lebih dari sekadar masalah administrasi, DPRK menilai hal ini cermin lemahnya kepemimpinan. Dalam rekomendasi tertulisnya, dewan memandang pergantian pimpinan perlu dilakukan agar fungsi lembaga pulih dan agenda digitalisasi berjalan cepat.
“Pergantian ini dibutuhkan untuk memulihkan efektivitas, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan transformasi digital dan tata kelola informasi berjalan optimal,” tulis DPRK dalam Keputusan Nomor 100.1.4/2026.
DPRK juga menegaskan sistem teknologi informasi di Pemkab Aceh Tamiang masih berjalan terpisah-pisah. Konsep “Satu Data” daerah belum berfungsi maksimal, sehingga pertukaran informasi antar dinas lambat dan sering tidak sinkron. Risikonya: pengambilan keputusan terhambat, penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, hingga respon saat bencana terganggu.
Belum selesai di situ, transformasi digital disebut masih “setengah jalan”. Banyak layanan penting yang masih mengandalkan cara manual, padahal tuntutan masyarakat akan pelayanan cepat dan transparan terus meningkat. Padahal, di era modern ini Diskominfo seharusnya menjadi pusat integrasi data dan pengamanan informasi, bukan sekadar pengelola publikasi kegiatan.
Rekomendasi tegas ini menjadi sinyal jelas: masalah digitalisasi di Aceh Tamiang bukan lagi soal teknis belaka, melainkan sudah menyentuh aspek akuntabilitas dan efektivitas kepemimpinan birokrasi.( Zulherman )
