Banda Aceh, Komandan Kodim (Dandim) 0101/Kota Banda Aceh, Kolonel Czi Widya Wijanarko, S.Sos., M.Tr (Han), mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (PAT) dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
Kegiatan ini disiarkan langsung melalui Video Conference (Vicon) bertempat di Ruang Assembly Hall Darmawangsa Makodim 0101/Kota Banda Aceh, Jalan S.T.A Mahmudsyah Nomor 32, Gampong Baro, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
Vicon dimulai dengan sambutan dari Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan bahwa kondisi pertanian dunia sedang mengalami krisis, termasuk Vietnam yang sebelumnya surplus pangan kini mengalami kekurangan. Krisis pangan global ini dapat menyebabkan kelaparan, malnutrisi, dan berbagai masalah kesehatan lainnya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI dan seluruh instansi pemerintah daerah yang telah membantu Kementerian Pertanian. Dalam jangka waktu lima bulan, kita berhasil mengekspor jagung. Kementerian Pertanian akan selalu siap mendukung dengan menyediakan alat-alat pertanian guna mendukung para petani,” ujar Menteri Pertanian.
Tujuan utama dari langkah ini adalah meningkatkan pendapatan petani hingga tiga kali lipat lebih efektif. Kementerian Pertanian akan membagikan 25.000 unit pompa air untuk mendukung kelancaran pertanian di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil demi kesejahteraan petani dan untuk mendukung ketersediaan pangan di dalam negeri serta global.
Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. juga menekankan pentingnya swasembada pangan di Indonesia. Dengan adanya penandatanganan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dapat terjalin kolaborasi yang kuat antara kedua instansi ini untuk memperkuat sektor pertanian.
Acara ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antar kementerian dan dukungan dari berbagai instansi terkait, termasuk TNI.
