Banda Aceh – Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda (GePIM) Aceh, Zulhadi, memberikan apresiasi terhadap mualem sebagai gubernur Aceh dalam sikap dan langkah langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalah 4 pulau di Aceh Singkil yang telah diklaim milik Sumut oleh Mendagri.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menggelar rapat khusus bersama anggota FORBES DPR dan DPD RI asal Aceh, membahas isu penting terkait status kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Aceh) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Jumat (13/6/2026) merupakan merupakan sikap yang sangat tepat. Ujar Zulhadi putra kelahiran seunuddon.
Kita meminta kepada Mendagri untuk dapat mencabut dan membatalkan Keputusan (Kepmendagri) Nomor 300.2.2–2138 Tahun 2025, yang menetapkan pemutakhiran kode dan data wilayah administratif. Dalam keputusan itu, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif kini tercatat sebagai bagian dari Sumatera Utara. Bersikaplah profesional jangan bersikap kenak- kanakan.
Batas Aceh sudah sangat jelas dengan merujuk pada peta 1 juli tahun 1956 dan telah di cantumkan dalam kesepakatan damai Helsinki yang di tangani oleh pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh merdeka. Ini Sudah sangat jelas berdasarkan peraturan Presiden nomor 127 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 94 tahun 2011 tentang badan informasi geospasial peta itu di sampaikan oleh badan informasi geospasial (BIG)
Jadi dalam hal ini GePIM meminta kepada presiden Prabowo untuk mencopot Mendagri Tito Karnavian, karena dinilai telah membuat kegaduhan dalam rezim kepemimpinan presiden Prabowo. Efek dari kegaduhan akan mencoreng nama presiden di kalangan masyarakat Aceh khususnya.pungkas Zulhadi sebagai Toko Muda Aceh.
