Jakarta | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik di musim lebaran Idul Fitri 1441 Hijriyah.
Larangan itu ia tegaskan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Peneyebaran covid-19.
Surat Edaran yang dikeluarkan pada 30 Maret 2020 itu berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A tahun 2020 yang berisi tentang perpanjangan status keadaan darurat bencana COVID-19.
Kebijakan itu, lanjut Tjahjo, larangan mudik bagi para ASN berlaku selama masa berlakunya status keadaan darurat yang diumumkan BNPB.
“Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, agara ASN dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik,” tulis Surat Edaran tersebut.
Kemenpan RB juga meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah untuk memastikan agar ASN di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.
