ACEH TAMIANG/ BUSER SIAGA – , Pengelolaan bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Swasta Islam Kualasimpang (SMP Islam KSP), Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi perhatian. Sekolah tersebut menerima bantuan pemerintah dengan nilai anggaran mencapai Rp800 juta, sementara mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya disebut harus dikoordinasikan dengan pihak yayasan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan antara pihak sekolah dan Yayasan Pendidikan Ma’arif Tamiang selaku badan penyelenggara pendidikan, terutama dalam pengambilan keputusan teknis, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Kepala SMP Swasta Islam Kualasimpang, saat dikonfirmasi pada Minggu (15/11/2026), mengatakan bahwa sekolah yang dipimpinnya menerima bantuan revitalisasi dengan nilai mencapai lebih dari Rp800 juta.
“Dana revitalisasi yang didapat sekolah mencapai Rp800 juta,” ungkap Kepala Sekolah.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk merehabilitasi laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), lima ruang kelas, serta pembangunan pagar sepanjang 12 meter.
Namun, ketika menjelaskan mekanisme pengelolaan bantuan, Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan oleh pihak sekolah, sementara setiap keputusan harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan yayasan.
“Pengelolaan dana dilakukan oleh sekolah, tetapi segala keputusan harus berkoordinasi dengan yayasan. Laporan keuangan juga harus disampaikan kepada yayasan. Setelah pekerjaan selesai, nantinya dilakukan serah terima kepada yayasan,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk dicermati, mengingat bantuan revitalisasi merupakan program pemerintah yang bersumber dari anggaran negara dan pelaksanaannya terikat pada petunjuk teknis serta ketentuan yang ditetapkan kementerian.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai koordinasi antara sekolah dan yayasan, melainkan sejauh mana keterlibatan yayasan dalam proses pengambilan keputusan dan apakah seluruh mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan program.
Kewenangan Pengelolaan Dana Jangan Melenceng dari Juknis
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi maupun pembangunan fasilitas sekolah.
Karena menggunakan anggaran negara, setiap tahapan kegiatan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
Dengan nilai bantuan lebih dari Rp800 juta, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut dikelola, siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, serta bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban pekerjaan dilakukan.
Yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan memang memiliki fungsi pembinaan dan pengelolaan kelembagaan. Namun, keterlibatan yayasan dalam program bantuan pemerintah harus tetap memperhatikan batas kewenangan yang ditetapkan dalam juknis.
Jangan sampai koordinasi kelembagaan justru mengaburkan tanggung jawab pihak yang secara resmi ditunjuk sebagai pelaksana maupun penanggung jawab kegiatan.
Untuk itu, perlu dipastikan apakah pengelolaan bantuan, proses pengadaan material, pembayaran pekerjaan, pencatatan keuangan, hingga pelaporan telah dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan program.
Publik Berhak Mengawasi Penggunaan Anggaran
Besarnya anggaran yang diterima SMP Islam KSP juga menjadi alasan penting bagi publik untuk ikut mengawasi pelaksanaannya.
Keterbukaan dokumen kegiatan, kesesuaian volume pekerjaan, penggunaan material, kualitas bangunan, serta realisasi anggaran perlu menjadi perhatian agar bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Pihak sekolah maupun Yayasan Pendidikan Ma’arif Tamiang diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengelolaan bantuan tersebut, termasuk pembagian kewenangan dan bentuk keterlibatan masing-masing pihak.
Apabila terdapat mekanisme yang tidak sesuai dengan juknis, persoalan tersebut perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, bantuan revitalisasi bukan sekadar proyek pembangunan fisik sekolah, melainkan penggunaan uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan.
Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada dunia pendidikan dan masyarakat.( ZULHERMAN )
