BUSERSIAGA, COM LAMPUNG TENGAH – Pernyataan ketua salah satu lembaga sebut saja NGO Lampung Tengah, yang mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan proyek pemerintah mendapat respons keras dari Sekjen YLPK PERARI Provinsi Lampung, Slamet Riyadi.
Slamet Riyadi menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berhenti pada narasi dan tudingan semata tanpa disertai data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada dugaan penyimpangan, jangan hanya berkoar di media. Buka datanya, tunjukkan buktinya, dan laporkan kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi opini tanpa kejelasan fakta,” tegas Slamet Riyadi, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, YLPK PERARI Provinsi Lampung tidak pernah alergi terhadap kritik dan pengawasan. Bahkan, pihaknya mendukung penuh apabila ada dugaan penyimpangan dalam pengadaan proyek pemerintah untuk diperiksa secara menyeluruh.
Namun, Slamet menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh tebang pilih.
“Jangan hanya ramai meminta pejabat dievaluasi atau bahkan diberhentikan. Kalau memang ada bukti pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum. Tetapi kalau baru sebatas dugaan, jangan seseorang langsung divonis bersalah. Kita negara hukum, bukan negara opini,” sentilnya.
Slamet juga mempertanyakan dasar tudingan terkait dugaan lemahnya pengawasan tender dan rendahnya kualitas sejumlah proyek. Menurutnya, setiap tudingan harus dapat dibuktikan melalui data teknis, dokumen pengadaan, hasil pemeriksaan maupun temuan lembaga yang berwenang.
“Kalau dikatakan ada permainan dalam penetapan pemenang proyek, siapa yang bermain? Proyek yang mana? Apa buktinya? Jangan membuat pernyataan yang kemudian menimbulkan persepsi seolah-olah sudah terjadi korupsi, padahal belum ada keputusan atau hasil pemeriksaan resmi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jika memang terdapat proyek pemerintah yang diduga bermasalah, pihaknya justru mendorong APH dan Inspektorat turun langsung melakukan pemeriksaan.
“Silakan periksa semuanya. Periksa perencanaannya, proses tendernya, dokumen kontraknya, pemenangnya, pelaksanaannya, pembayaran anggarannya, sampai kualitas fisiknya. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak tegas. Kalau tidak ditemukan, jangan dipaksakan menjadi sebuah kasus,” kata Slamet.
Lebih lanjut, Sekjen YLPK PERARI Provinsi Lampung tersebut meminta seluruh organisasi masyarakat, NGO, maupun lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mengedepankan data dan fakta.
“Jangan sampai fungsi kontrol sosial justru berubah menjadi panggung untuk saling menyerang. Kritik boleh keras, tetapi harus berbasis fakta. Kalau punya data, sampaikan. Kalau punya bukti, laporkan. Jangan hanya membuat gaduh tanpa solusi,” tegasnya.
Slamet menambahkan, YLPK PERARI Provinsi Lampung siap mengawal setiap laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Lampung Tengah.
“Kami siap berdiri paling depan untuk mengawal kepentingan masyarakat. Tetapi kami juga tidak akan membiarkan adanya tudingan yang tidak berdasar. Siapa pun yang memiliki bukti dugaan penyimpangan, silakan buka dan laporkan. Jangan hanya pandai membuat pernyataan,” tandasnya.
Ia pun meminta Pemkab Lampung Tengah untuk tidak alergi terhadap kritik, tetapi juga tidak boleh mengambil tindakan hanya berdasarkan tekanan opini publik.
“Pemerintah harus transparan, tetapi tetap harus bekerja berdasarkan aturan dan bukti. Evaluasi harus dilakukan jika memang diperlukan. Namun, jangan ada pejabat yang dikorbankan hanya karena tudingan yang belum terbukti,” pungkas Slamet Riyadi.
“Kalau benar ada penyimpangan, bongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau ada bukti korupsi, proses hukum. Tapi kalau hanya dugaan tanpa bukti, jangan membangun opini seolah-olah sudah terjadi kejahatan. Kami tantang semua pihak, buka data dan buktinya secara terang-terangan!” tutupnya.