Aceh Timur.Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mendesak Pj Bupati Aceh Timur, Ir, Mahyuddin Msi, menghapus anggaran Pokir DPRK Aceh Timur tahun 2024, untuk mengatasi kekurangan anggaran, dan demi memenuhi kebutuhan rakyat.
Hal itu disampaikan Ronny melirik gagasan cemerlang Pj. Wali Kota Lhokseumawe yang berencana menghapus dana aspirasi DPRK setempat, terutama demi mengatasi kekurangan anggaran yang saat ini sedang digembar – gemborkan di Aceh Timur yang kabarnya bangkrut.
” Ya kami minta pak Pj bupati mulai berani memikirkan langkah radikal itu, setidaknya demi menutupi kekurangan anggaran, misalkan untuk gaji pegawai kontrak, tenaga bakti, kebutuhan mendesak lainnya, atau antisipasi kemiskinan kronis yang menyengsarakan rakyat,” kata Ronny, 17 April 2023.
Ronny menilai keberadaan dana aspirasi atau dana pokir dewan selama ini diduga kurang berdampak langsung ke masyarakat, bahkan pengelolaannya terkesan misterius. Dan ironisnya lagi, di kala Aceh Timur dilanda kekurangan anggaran, namun itu sepertinya tidak berlaku bagi fasilitas dewan sampai ke dana pokir dan kegiatan bimtek berulang kali ke luar kota.
” Ketika katanya Aceh Timur dalam keadaan kronis seperti ini, tapi fasilitas untuk para pejabat sepertinya tidak begitu nampak berkurang, selain fasilitas, mereka juga bisa bimtek berkali – kali ke luar kota dengan total anggaran miliaran, dana pokirnya cukup, tapi entah dimana keberadaannya, coba dicek aja kemana dana pokirnya, apa manfaatnya buat rakyat?” ketus putera Idi Rayeuk itu.
Ronny juga menyoroti kinerja DPRK Aceh Timur, yang menurutnya kerap hilang – hilang timbul dan tidak jelas dampaknya ke masyarakat, terutama terkait fungsi pengawasan.
” Coba perhatikan, apa saja yang diawasi dewan di Aceh Timur? ketika ada isu hangat saja sesekali muncul DPRK, lalu menghilang begitu saja tanpa jelas kesimpulannya, contohnya soal isu dampak bau gas di perusahaan gas besar di Aceh Timur, panas sebentar saja, tapi tidak tahu kita bagaimana kesimpulan akhirnya, ilang – ilang timbul, muncul sebentar lalu diam dan menghilang, ” ungkap Ronny .
Menurut Ronny, mendekati akhir masa jabatannya, diduga banyak anggota DPRK yang belum optimal bekerja untuk masyarakat, bahkan tidak sedikit yang entah dimana keberadaannya alias tak terlihat sama sekali di ruang publik.
” Demikian pula banyak persoalan masyarakat lainnya, yang terkadang terabaikan, sedangkan fasilitas untuk dewan itu serba ada, tapi lihat rakyat miskin, terkait soal baitul mal saja dewan pada diam semua, padahal ini mau lebaran, dimana kepedulian mereka dan fungsi pengawasannya? apakah mereka peduli? jadi daripada enggak jelas, bagusnya dana pokir mereka dialihkan saja ke hal lain yang lebih penting,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
