BUSERSIAGA, COM TANGGAMUS, LAMPUNG – Pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulki Qurniawan, terkait pemberitaan kondisi jalan rusak di ruas Desa Batu Bedil menuju Pekon Air Bakoman. Zulki secara eksplisit meminta media untuk tidak memuat informasi mengenai proposal perbaikan jalan tersebut dengan alasan rasa “malu” apabila janji yang diberikan belum terealisasi.
Zulki mengakui bahwa ia merasa “ngeri” dalam memberikan janji kepada masyarakat saat ini jika belum ada kepastian realisasi. Menanggapi berita sebelumnya yang menyebutkan bahwa rekan sejawatnya, Sutrajaya, telah mengajukan proposal perbaikan jalan ke Dinas PUPR, Zulki membenarkan hal tersebut.
“Sudah diajukan jalan itu pas paripurna waktu itu, Insya Allah diperjuangkan,” ujar Zulki.
Namun, permintaan Zulki agar proses pengajuan dan kondisi lapangan tidak diberitakan justru menuai kritik. Ia menyatakan, “Tidak usah dinaikan [diberitakan], yang penting realisasi. Kalau belum realisasi, malu kita.”
Sikap ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan seharusnya memahami bahwa masyarakat berhak menagih janji-janji yang pernah diikrarkan, baik selama masa kampanye maupun reses. Media, dalam fungsinya sebagai penyampai informasi, memiliki kewajiban untuk melaporkan aspirasi masyarakat serta perkembangan program pembangunan demi transparansi.
Upaya untuk membatasi peliputan media atas alasan “rasa malu” dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap hak demokrasi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengawasi kinerja perwakilan mereka. Masyarakat menilai bahwa justru melalui liputan media, tekanan publik dapat tercipta sehingga mendorong eksekutif dan legislatif untuk segera merealisasikan infrastruktur yang mendesak tersebut, alih-alih menyembunyikan fakta di balik ketiadaan hasil nyata.
Hingga saat ini, kondisi jalan di wilayah tersebut masih rusak parah dan menjadi sumber keluhan utama warga. Permintaan Zulki agar media “diam” hingga proyek terealisasi dinilai tidak realistis, mengingat urgensi kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang aman dan layak. ( Tim)