Aceh Tenggara | Dinas Pertanian Aceh Tenggara diketahui telah membayarkan Biaya Operasional (BOP) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setelah mencuat kepublikan melalui media online.
Menurut salah satu kepala BPP kecamatan mengatakan, setelah awak media dan pegiat Lsm konfirmasi, Kepala Dinas Pertanian dan koordinator kabupaten. Biaya Operasional mereka langsung dibayarkan senilai Rp 1 juta per triwulan pertama.
“Setalah wartawan dan Lsm konfirmasi kemarin biaya operasional kami langsung dibayar senilai Rp 1 juta, sisanya dipotong pinjaman kami tempo hari,” ujar salah seorang BPP kecamatan yang tak ingin jati dirinya di publikasikan, Rabu (03/06/2020).
Untuk memastikan kebenaran tersebut, awak media kembali konfirmasi kepala dinas pertanian aceh tenggara melalui saluran telpon.
Kadis pertanian Aceh Tenggara, Hasbi SE membenarkan biaya operasional BPP kecamatan telah dibayarkan senilai Rp 1 juta sementara sisanya untuk membayar utang pribadi BBP kecamatan, kata Kadis.
“Sudah dibayarkan senilai Rp 1 juta, sementara sisanya langsung di potong membayar utang mereka,” kata Kadis Pertanian, Kamis (04/06/2020) ketika dihubungi awak media via selular.
Namun demikian, Ketua Lsm KPK-N Agara merasa aneh, sebab BOP BPP kecamatan dibayarkan setelah awak media dan Lsm melakukan konfirmasi ke Dinas Pertanian. Artinya, kata Junaidi, ada yang janggal terkait pembayaran BOP BPP kecamatan ini.
Dia menduga, bila kasus ini tidak mencuat ke publik pihak Dinas Pertanian kemungkinan atau kami menduga tidak membayarkan BOP BPP kecamatan itu, ini dugaan kami kata Junaidi.
Ketua Lsm KPK-N Agara berharap, kasus seperti ini tidak terulang kembali. Aneh memang, setelah awak media dan Lsm konfirmasi, BOP BPP kecamatan langsung dibayarkan hari itu juga setelah beberapa menit awak media konfirmasi.
“Wajar kita curiga ada perjanjian tersirat antara Kepala Dinas Pertanian dan Kepala BPP Kecamatan seperti yang dituturkan Koordinator Kabupaten ibu Aswinda,” pungkas Ketua KPK-N Agara.
