Oleh: Muhammad Azwir, S.E
Aceh sedang berada di sebuah persimpangan sejarah. Di satu sisi, kita memiliki bonus demografi—ledakan jumlah penduduk usia produktif yang menjadi impian banyak bangsa. Di sisi lain, dunia sudah memasuki era industri 4.0—sebuah era yang tidak menunggu siapa pun, yang hanya memberi ruang kepada mereka yang siap berlari, bukan yang masih sibuk berdebat di garis start.
Bonus demografi sering disebut sebagai “hadiah Tuhan” bagi sebuah daerah. Tapi jangan lupa: hadiah ini punya tanggal kadaluarsa. Jika kita hanya memandangnya sebagai angka statistik tanpa strategi, ia akan berubah menjadi bom waktu pengangguran massal.
Di tengah gempuran otomasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital, generasi muda Aceh tidak bisa lagi dibekali keterampilan ala abad lalu. Pemerintah Aceh harus berhenti sekadar bicara tentang “meningkatkan kualitas SDM” tanpa peta jalan yang konkret dan terukur.
Pertama, Aceh butuh pendidikan yang membentuk “pencipta peluang”, bukan sekadar pencari kerja.
Kurikulum harus bergeser dari menghafal ke mencipta, dari teori kaku ke proyek nyata. Generasi muda Aceh harus fasih coding seperti mereka fasih mengirim pesan di WhatsApp, paham bisnis digital seperti mereka paham harga kopi di warung, dan bisa mengelola ide seperti mereka mengelola sawah dan laut.
Kedua, digitalisasi bukan pilihan—ia adalah syarat hidup.
Aceh perlu infrastruktur internet cepat yang merata hingga pelosok, agar anak muda di Seluruh Aceh punya peluang yang sama dengan mereka yang di Banda Aceh. Pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan penonton, dalam mendorong lahirnya start-up lokal dan e-commerce berbasis produk Aceh.
Ketiga, industri lokal harus dipacu naik kelas.
Pertanian, perikanan, dan pariwisata Aceh tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Kita harus memanfaatkan teknologi: pertanian presisi, marketplace hasil laut, dan promosi wisata berbasis virtual reality. Bonus demografi harus diarahkan untuk mengisi sektor-sektor ini, bukan hanya menumpuk di sektor informal.
Keempat, birokrasi Aceh harus dibongkar dari budaya “lambat itu biasa”.
Di era industri 4.0, kecepatan adalah mata uang baru. Perizinan harus hitungan hari, bukan bulan. Data antar instansi harus terhubung, bukan terjebak di tumpukan map berdebu. Regulasi harus adaptif, memberi ruang bagi inovasi, bukan membunuhnya sebelum tumbuh.
Kelima, pastikan pertumbuhan inklusif.
Bonus demografi akan kehilangan makna jika hanya dinikmati kota-kota besar. Desa-desa harus terhubung secara digital, memiliki akses pendidikan modern, dan mendapat peluang ekonomi yang setara. Pemerintah harus memastikan bahwa revolusi industri 4.0 bukan milik segelintir orang, tapi milik seluruh rakyat Aceh.
Kesimpulan: Jangan Tunggu Gelombang Menelan Kita
Bonus demografi dan industri 4.0 adalah dua gelombang besar yang datang bersamaan. Pemerintah Aceh hanya punya dua pilihan: menungganginya menuju kemajuan atau tenggelam di bawahnya.
Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Jika kita gagal sekarang, generasi berikutnya tidak akan mewarisi kejayaan, melainkan utang sosial yang sulit dibayar.
Saatnya pemerintah Aceh berhenti memoles wacana dan mulai menggerakkan mesin aksi. Karena di era ini, yang bergerak cepat akan memimpin—dan yang lambat akan tersisih, tanpa ampun.
