Aceh Timur Ketua Satgas percepatan pembangunan Aceh (PPA) Ibrahim Idrus, angkat bicara terkait penunjukan Pj. Bupati Aceh Timur yang baru.
Dilakukannya Penunjukan Pj. Bupati Aceh Timur yang baru oleh Menteri dalam negeri dikarenakan habisnya masa jabatan Ir. Mahyuddin sebagai Pj. Bupati Aceh Timur.
PPA menilai kinerja Mahyuddin selama menjabat sebagai Pj. Bupati selama satu tahun ini dirasakan dalam standar minimal memenuhi ekspektasi publik.
Walau masih juga terasa dan terlihat ada kekurangan disanda-sini. Namun Ibrahim Idrus memberikan apresiasi positif kepada Mahyuddin atas tanggung jawab tugasnya kepada Aceh Timur.
Menghadapi tahun politik , ditandai dengan dimulainya tahapan administrasi baik itu untuk kepentingan pileg maupun pilpres dalam menghadapi pesta demokrasi yang rencananya akan digelar pada Februari 2024 nanti.
PPA merasa memiliki tanggung jawab moral dalam memberikan masukan positif demi sukses dan lancarnya hajat pesta demokrasi yang akan dilaksanakan dalam bingkai NKRI yang dicintai ini.
Kesuksesan Pemilu 2024 mendatang tentu tidak terlepas dari keterlibatan dan kemampuan stakeholder yang ada. Khususnya untuk Kabupaten Aceh Timur, penunjukan Pj. Bupatinya diminta untuk memperhatikan aspek profesionalisme, profesionalisme, kapasitas dan kompabilitas intelektual yang mumpuni.
Karena dengan memperhatikan Pertimbangan tersebut diatas akan mampu mengatasi masalah pembangunan ekonomi , sosial budaya masyarakat serta dalam menghadapi tahun politik dengan maksimal.
Sehingga tercapainya sukses pemilu yang lancar tanpa kendala yang berarti, demikian disampaikan oleh Koordinator Satgas percepatan pembangunan Aceh Ibrahim Idrus Panggabean kepada media ini pada Minggu 2 Juli 2023.
” Kami atas nama Satgas PPA meminta kepada bapak menteri dalam negeri agar seyogianya dapat menunjuk Pj. Bupati yang baru , dimana Pj. Bupati yang memimpin Aceh Timur ke depan merupakan orang yang tangguh dengan memiliki pengalaman empiris secara praktis maupun teoretis,” ungkapnya.
Aceh Timur memiliki persoalan yang khusus dan spesifik. Sangat berbeda dengan kabupaten lainnya. Akan terasa berat untuk mengatasi persoalan tersebut apabila seorang Pj. Bupati tidak memiliki syarat-syarat itu.
“Sekali lagi Kami minta bapak menteri untuk dapat mempertimbangkan masukan kami ini. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu karena pertimbangan diluar itu. Sehingga Aceh Timur lagi-lagi tidak mengalami perubahan yang nyata,” kata Ibrahim Idrus
“Masyarakat Aceh Timur menginginkan perubahan yang nyata baik dari sisi ekonomi ,sosial budaya ,hukum dan politik. Hanya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang dapat mengakses harapan tersebut.” Jelas Ketua Satgas percepatan pembangunan Aceh (PPA) tersebut. (Tf)
