Banda Aceh – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi di Aceh.
Fauzan menilai Aceh harus mendapat perhatian yang sama seperti daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, sepanjang 2026, sejumlah kepala daerah di berbagai daerah telah diamankan dalam penanganan kasus korupsi. Sementara di Aceh, penanganan terhadap dugaan korupsi besar yang menjadi sorotan masyarakat dinilai belum terlihat secara signifikan.
“Kami mempertanyakan, mengapa Aceh terkesan luput dari perhatian? Padahal berbagai dugaan korupsi sudah lama menjadi sorotan publik. Jangan sampai muncul anggapan bahwa Aceh dibiarkan,” kata Fauzan, Senin (3/8/2026).
Ia mengatakan masyarakat Aceh ingin hukum ditegakkan secara adil dan tidak tebang pilih.
“Kalau memang ada dugaan korupsi dan bukti awalnya cukup, maka harus diproses sesuai hukum. Jangan ada perlakuan berbeda. Masyarakat Aceh berhak mendapatkan keadilan yang sama seperti masyarakat di daerah lain,” ujarnya.
Fauzan juga menyinggung anggaran KPK yang bersumber dari pajak masyarakat dan kontribusi kekayaan alam Aceh, sehingga menurutnya KPK tidak boleh tutup mata terhadap dugaan korupsi di Aceh dan harus menunjukkan keberpihakan yang nyata dalam mengawal uang rakyat.
“Karena itu, kami berharap KPK bekerja maksimal di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Jangan sampai ada kesan pemberantasan korupsi hanya kuat di daerah tertentu, sementara Aceh kurang mendapat perhatian,” katanya.
Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. “Aceh adalah bagian dari NKRI. Karena itu, masyarakat Aceh juga harus merasakan penegakan hukum yang adil dan setara,” pungkasnya.
