SAPA Desak Pembubaran Badan Reintegrasi Aceh: Soroti Rencana Pengadaan Mobil Dinas Rp20 Miliar Di Tengah Bencana

Berita Utama92 Dilihat

 

ACEH – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang dinilai terus memicu kegaduhan publik. Setelah sempat didera isu korupsi, BRA kini menuai polemik baru terkait rencana pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis mencapai Rp20 miliar.

Ketua SAPA, Fauzan Adami, mengecam keras kebijakan tersebut. Ia menilai langkah BRA sebagai bentuk ketidakpekaan sosial yang nyata, mengingat saat ini masyarakat Aceh sedang berjuang menghadapi dampak bencana banjir dan tanah longsor.

“Di saat rakyat kehilangan rumah dan harta benda akibat bencana, BRA justru merencanakan pengadaan mobil mewah. Ini bukan sekadar keliru, tapi sudah melukai rasa keadilan dan nilai kemanusiaan,” tegas Fauzan dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Kontras dengan Kondisi Rakyat

Fauzan menyoroti realitas pahit di lapangan di mana banyak korban banjir terpaksa meminta bantuan di pinggir jalan demi bertahan hidup. Menurutnya, prioritas anggaran seharusnya diarahkan untuk penanganan darurat dan pemulihan ekonomi masyarakat, bukan untuk fasilitas pejabat.

SAPA menilai keberadaan BRA selama ini lebih banyak membebani APBA tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Fauzan bahkan membandingkan fungsi BRA yang dianggap tumpang tindih dengan instansi lain.

“Secara fungsi, BRA tidak jauh berbeda dengan Dinas Sosial. Seharusnya pemerintah mengoptimalkan dinas yang sudah ada, bukan mempertahankan lembaga yang justru menjadi ruang pemborosan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya.

Desakan Pembubaran

Menyikapi hal tersebut, SAPA mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dan DPRA untuk melakukan evaluasi total, bahkan mempertimbangkan pembubaran BRA secara permanen.

SAPA mengusulkan agar seluruh anggaran BRA dialihkan untuk memperkuat Dinas Sosial serta instansi terkait lainnya. Hal ini diharapkan agar bantuan bagi eks kombatan, korban konflik, dan masyarakat miskin dapat disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi yang lebih transparan dan berkelanjutan.

“Jika benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan pemborosan. Bubarkan BRA dan fokuslah pada bantuan nyata untuk masyarakat yang sedang menderita,” tutup fauzan

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *