Banda Aceh – Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Aceh, Said Saiful, A.Md, menyatakan keberatan terhadap rendahnya biaya publikasi yang selama ini dibayarkan dinas-dinas di bawah Pemerintah Aceh kepada media lokal. Menurutnya, hal tersebut melecehkan marwah pers di Aceh dan mengancam keberlangsungan hidup media.
Said menyoroti praktik pembayaran jasa iklan media online dan cetak mingguan lokal Aceh yang disebut hanya Rp500 ribu. Jumlah tersebut, kata dia, jauh dari layak jika dibandingkan dengan biaya yang diterima media nasional.
“Selama ini dinas di bawah pemerintahan Aceh hanya membayar Rp500 ribu untuk iklan di media lokal. Sementara media nasional, berapa pun yang tertera di invoice, dibayar sesuai jumlahnya. Bahkan Rp500 ribu itu pun hanya sekali, jikapun ada perubahan. Bagaimana kami bisa menghidupkan kebebasan pers di Aceh? Kami juga butuh makan, butuh pulsa internet, bayar sewa kantor, dan kebutuhan operasional lainnya,” tegas Said di Banda Aceh, Kamis (28/8/2025).
Ia berharap ke depan, di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), pemerintah dapat menambah biaya publikasi media lokal, khususnya media cetak dan online. Menurutnya, publikasi bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap peran pers sebagai pilar demokrasi.
“Kalau bantuannya hanya Rp500 ribu, lebih baik jangan dianggarkan sama sekali. Itu sama saja melecehkan martabat pers di Aceh,” ujarnya.
Said juga menekankan agar biaya publikasi jangan sampai dipangkas atau dianggap bisa diefisiensikan. Ia mengaku kerap mendengar keluhan dari kalangan media bahwa belanja publikasi di beberapa instansi dipotong secara sepihak.
“Kami berharap pemerintah tidak lagi menganggap publikasi sebagai beban. Pers adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Kalau biaya publikasi dipangkas, bagaimana media bisa bertahan?” pungkasnya.
