Banda Aceh – Ketua DPP Yayasan Arita Cipta Karya, Lelia Handayani, memberikan pernyataan tegas terkait kondisi pascabencana alam yang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu. Beliau menyoroti lumpuhnya sendi-sendi ekonomi masyarakat serta mendesak pemerintah untuk melakukan pendataan bantuan secara transparan dan menyeluruh hingga ke pelosok desa.
Ekonomi Lumpuh, Akses Terputus
Lelia mengungkapkan bahwa bencana ini telah merenggut mata pencaharian warga secara masif. Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga kebutuhan pokok yang kian tak terjangkau oleh masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
”Saat ini, rakyat Aceh harus berjuang di tengah himpitan ekonomi. Harga telur, minyak goreng, hingga beras meroket tajam. Sementara itu, warga yang berniat mencari nafkah ke daerah lain pun terhambat karena banyak akses jalan yang terputus total,” ujar Lelia.
Tuntutan Transparansi Data di Tingkat Gampong
Menyikapi kepedulian Pemerintah Pusat, Lelia meminta agar proses penyaluran bantuan dilakukan dengan akurasi data yang tinggi. Ia menyayangkan masih banyaknya aparat desa (pemerintah kampung) yang kurang terbuka mengenai proses pendataan rumah maupun warga terdampak.
”Kita sangat menghargai perhatian pusat, namun tolong pastikan setiap desa dan setiap rumah didata dengan benar. Jangan ada yang terlewati. Transparansi adalah kunci agar keadilan ini dirasakan merata oleh seluruh rakyat Aceh,” tegasnya.
Edukasi untuk Pemerintah Kampung
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang sama bagi para aparatur desa agar tidak terjadi gagal paham dalam mengelola bantuan maupun menghadapi keluhan warga.
”Pemerintah kampung harus paham bahwa ini adalah keadaan darurat. Jangan sampai ada komunikasi yang buntu antara aparat dan warga. Semua harus terbuka agar bantuan tepat sasaran dan kita bisa merasakan kehadiran negara di tengah duka ini,” tutup Lelia.
