BUSERSIAGA, COM LAMPUNG TENGAH — Perkara yang melibatkan seorang perempuan berinisial VP di Lampung Tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa VP justru dijadikan “umpan” dalam rangkaian peristiwa yang kemudian berujung pada persoalan hukum terhadap pihak lain.
Informasi tersebut disampaikan berdasarkan keterangan dan dugaan dari pihak yang mengetahui perkara. Hingga kini, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian serta penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum.
Dalam kronologi yang berkembang, VP disebut sebelumnya menghubungi seorang pria yang tidak dikenalnya melalui telepon dengan alasan membutuhkan bantuan jasa sesuai keahlian korban. Komunikasi yang semula disebut berkaitan dengan kepentingan jasa kemudian berkembang menjadi pendekatan personal dan asmara.
Pertemuan antara VP dan korban kemudian terjadi di sebuah hotel. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul dugaan adanya dokumentasi berupa foto maupun video yang kemudian berpotensi digunakan sebagai alat tekanan terhadap pihak tertentu.
VP Diduga Bukan Pelaku Utama
Persoalan menjadi semakin menarik setelah muncul dugaan bahwa VP bukanlah pihak yang merancang keseluruhan peristiwa, melainkan justru dimanfaatkan sebagai bagian dari sebuah skenario.
Pihak yang membela VP menduga terdapat pihak lain yang memberikan arahan kepada perempuan tersebut sehingga tanpa disadari VP dapat terseret dalam suatu perkara.
Dugaan tersebut bahkan mengarah pada kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dan pihak yang berprofesi sebagai pengacara.
Namun demikian, tudingan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Tidak boleh ada pihak yang langsung dianggap bersalah tanpa proses pemeriksaan, bukti yang cukup, serta keputusan dari lembaga penegak hukum atau pengadilan yang berwenang.
YLPK PERARI: Jangan Jadikan Perempuan Sebagai Alat
Ketua Umum YLPK PERARI menilai apabila benar seorang perempuan sengaja diarahkan untuk mendekati seseorang, kemudian dijadikan bagian dari skenario untuk mendapatkan foto, video, atau bukti tertentu, maka perkara tersebut harus diusut secara serius.
“Kasihan kalau benar VP hanya dijadikan umpan. Kalau memang ada pihak yang mengarahkan, memanfaatkan atau menjadikan seorang perempuan sebagai alat untuk menjebak seseorang dalam perkara pidana, siapa pun yang terlibat harus diperiksa secara objektif,” tegasnya.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan bukti dan prosedur hukum, bukan berdasarkan skenario yang dibuat oleh pihak tertentu.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Kalau ada oknum polisi atau oknum pengacara yang benar-benar terlibat, tentu harus dibuktikan. Kalau tidak terbukti, jangan pula nama mereka dicemarkan,” ujarnya.
Minta Pemeriksaan Secara Transparan
YLPK PERARI meminta apabila perkara tersebut telah atau akan dilaporkan kepada kepolisian, penyelidikan dilakukan secara transparan dan tidak hanya berfokus kepada pihak yang berada di permukaan.
Penyidik dinilai perlu menelusuri komunikasi antara para pihak, rekaman percakapan, riwayat komunikasi, keberadaan para saksi, rekaman CCTV hotel apabila masih tersedia, serta asal-usul foto dan video yang disebut dalam perkara.
“Semua harus dibuka. Siapa yang pertama kali menghubungi, siapa yang mengatur pertemuan, siapa yang hadir, siapa yang merekam, siapa yang menyimpan dokumentasi, dan untuk kepentingan apa dokumentasi tersebut dibuat. Dari situ akan terlihat apakah ini benar peristiwa biasa atau ada skenario tertentu,” katanya.
YLPK PERARI juga meminta masyarakat tidak melakukan penghakiman terhadap VP hanya berdasarkan informasi yang beredar.
“VP juga manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kalau dia memang hanya dimanfaatkan atau diarahkan oleh pihak tertentu, jangan sampai justru dia yang menanggung seluruh akibatnya,” lanjutnya.
Aparat Diminta Tidak Tutup Mata
YLPK PERARI menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada institusi kepolisian secara keseluruhan, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum apabila memang terbukti terjadi.
“Institusi penegak hukum harus kita hormati. Tetapi kalau ada oknum yang menyalahgunakan profesi, masyarakat juga punya hak untuk meminta transparansi dan keadilan,” tegas Ketua Umum YLPK PERARI.
Ia berharap persoalan di Lampung Tengah tersebut dapat segera memperoleh titik terang sehingga tidak ada pihak yang menjadi korban kriminalisasi maupun fitnah.
YLPK PERARI menegaskan bahwa seluruh dugaan mengenai keterlibatan oknum polisi, pengacara, maupun pihak lainnya masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Semua pihak yang disebut tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat berhati-hati terhadap pola pendekatan yang tidak biasa, terutama apabila berawal dari orang yang tidak dikenal, berkembang menjadi hubungan personal, kemudian berujung pada ancaman, tekanan, atau persoalan hukum. ( Red )
