Busersiaga.com|Banda Aceh-Rapat Paripurna DPRA Tahun 2022 dengan agenda Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023. Program prioritas dan penetapan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, Hal ini di katakan oleh ketua DPR Aceh Saiful Bahri,15 Juli 2022.
Sesuai pasal 90 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2019 lengkap pengelolaan keuangan daerah disebutkan dan disepakati oleh kepala daerah serta DPRD serta kebijakan umum materi Tahun Anggaran berikutnya yang disampaikan oleh kepala pemerintah Aceh, sebut Saiful Bahri
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dalam pidatonya mengatakan, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 dalam rangka Penyerahan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023.
“Pemerintah Aceh telah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023.
Dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Aceh merencanakan Pendapatan Aceh sebesar Rp 9.616.151.064.969,(sembilan triliun enam ratus enam belas miliar seratus lima puluh satu juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)
Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp2.620.791.496.969 (dua triliun enam ratus dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) sedangkan Pendapatan Transfer sebesar Rp6.993.391.568.000,(enam triliun Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Dia juga mengatakan, Pendapatan Aceh yang Sah sebesar Rp1.968.000.000,(satu miliar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah). Untuk Belanja sebesar Rp10.374.683.597.969,(sepuluh triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
Untuk itu Kata Pj Gubernur, Belanja Operasi sebesar Rp7.545.679.963.892, (Tujuh triliun lima ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), ada juga Belanja Modal sebesar Rp 1.110.727.076.873,(Satu triliun seratus sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebutnya.
Dia juga minta kepada semua pihak untuk memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh,” tutupnya.
