Thaifuri: Kami Bentuk Tim Investigasi dan Intelligent — Semua Pejabat Akan Kami Pantau, Kami Catat, dan Kami Laporkan ke Gubernur Aceh
BANDA ACEH — Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Aceh kini resmi menghidupkan mesin pengawasan publik.
Organisasi yang beranggotakan insan pers profesional ini menyatakan siap terjun langsung ke lapangan untuk memantau dan mengawal kinerja seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) serta Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa era “pejabat nyaman tanpa kerja nyata” sudah berakhir.
DPD AKPERSI Aceh memastikan tidak ada lagi pejabat yang bisa berlindung di balik jabatan tanpa menunjukkan hasil nyata untuk rakyat.
Kami tidak akan hanya menulis berita. Kami akan bertindak. Kami akan pantau, catat, dan laporkan semua kinerja pejabat — baik buruknya akan terlihat jelas. Tidak ada lagi ruang bagi pejabat yang gagal melayani rakyat Aceh,” tegas Ketua DPD AKPERSI Aceh, Thaifuri, dalam pernyataannya di Banda Aceh, Selasa (28/10/2025).
Divisi Investigasi dan Intelijent AKPERSI Bergerak: Awasi kinerja SKPA
Thaifuri menjelaskan bahwa DPD AKPERSI telah mengaktifkan Divisi Investigasi dan Intelligent untuk merancang peta pengawasan menyeluruh terhadap seluruh instansi pemerintahan dan BUMA di Aceh.
Tim ini akan menyebar secara sistematis ke setiap SKPA dan lembaga usaha daerah, memantau kegiatan, menilai kinerja, serta menghimpun data faktual di lapangan.
Kami bentuk tim yang solid dan profesional. Mereka akan bekerja diam-diam namun terukur, mencatat setiap perilaku birokrasi dan kinerja pejabat publik. Semua data akan kami kompilasi untuk diserahkan kepada Gubernur Aceh sebagai bahan evaluasi resmi,” ungkapnya.
Langkah ini, lanjut Thaifuri, merupakan wujud nyata peran media sebagai kontrol sosial — bukan sekadar pelapor, tetapi juga penjaga moral pemerintahan daerah.
AKPERSI Aceh : Pemerintahan Harus Terbuka, Jujur, dan Melayani
Dalam pandangannya, Thaifuri menilai masih banyak lembaga di bawah Pemerintah Aceh yang belum optimal melaksanakan fungsi pelayanan publik, bahkan sebagian terjebak dalam zona nyaman kekuasaan.
Karena itu, AKPERSI menegaskan akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik secara total.
SKPA dan BUMA didanai oleh uang rakyat. Maka rakyat punya hak untuk tahu dan menilai. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ia menambahkan, pejabat yang bekerja baik akan mendapat apresiasi, namun yang lalai dan menyalahgunakan jabatan akan diekspos dan direkomendasikan untuk dievaluasi.
Kami tidak anti pemerintah, tapi kami anti pejabat yang bermental feodal. Pemerintahan modern harus melayani, bukan dilayani,” tambah Thaifuri.
Data Lapangan Akan Jadi Dasar Evaluasi untuk Gubernur Aceh
DPD AKPERSI menegaskan bahwa hasil pengawasan tim investigasi nantinya akan disusun secara objektif dan terukur, lalu diserahkan langsung kepada Gubernur Aceh sebagai bahan evaluasi kinerja pejabat di seluruh SKPA dan BUMA.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Aceh dalam mengambil keputusan strategis — termasuk soal rotasi, promosi, atau pencopotan pejabat.
Kami hadir untuk membantu Gubernur Aceh melihat kinerja sebenarnya di lapangan. Kami ingin birokrasi di Aceh benar-benar bersih, responsif, dan berpihak pada rakyat. Kalau ada pejabat yang hanya mencari keuntungan pribadi, lebih baik mundur sebelum kami publikasikan datanya,” tegasnya dengan nada tajam.
AKPERSI: Media Harus Jadi Garda Depan Perubahan
Thaifuri menutup dengan seruan agar seluruh insan pers di Aceh tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi penggerak perubahan dan pengawal moral pemerintahan.
Kami akan kawal, kami akan awasi, dan kami akan bicara untuk rakyat. Ini bukan ancaman, tapi komitmen moral. Karena Aceh tidak butuh pejabat yang pandai berjanji — Aceh butuh pejabat yang bekerja,” tutup Thaifuri. (Tim AKPERSI)
