Banda Aceh — Pengawasan terhadap realisasi APBA-P 2025 mulai dijalankan . Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Aceh menegaskan siap berdiri paling depan dalam pengawasan guna mencegah penyelewengan anggaran daerah.
Dalam pernyataan resminya, Taifuri menyampaikan bahwa tim investigasi AKPERSI diam-diam telah turun ke berbagai SKPA untuk memastikan setiap kegiatan dan serapan anggaran APBA-P 2025 berjalan riil, transparan, dan sesuai aturan.
Ini uang rakyat. Jangan pernah coba-coba bermain. Siapa pun pejabat yang mencoba mengambil kesempatan dalam anggaran perubahan, kami akan ungkap dan kawal sampai ke ranah hukum,” tegas Taifuri.
Menurutnya, APBA-P 2025 memegang peran penting dalam percepatan pembangunan Aceh. Kesalahan sedikit saja dalam pengelolaan dapat merugikan ribuan masyarakat. Karena itu, AKPERSI mengambil posisi sebagai garda pengawas independen, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana mandat organisasi resmi berbadan hukum.
Wakil Ketua DPD AKPERSI Aceh, Razali, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak hanya mengumpulkan laporan administrasi, tetapi langsung melakukan verifikasi fisik ke lokasi-lokasi proyek.
Bukan sekadar cek dokumen. Kami cek progres nyata, memantau kualitas pekerjaan, mengonfirmasi serapan yang dilaporkan. Semua kami cocokkan dengan standar dan kebutuhan publik,” tegas Razali.
Razali., menegaskan bahwa laporan-laporan masyarakat yang masuk juga menjadi bahan penting bagi tim pengawasan.
Kami catat setiap laporan, kami pantau progresnya, dan bila kami temukan penyimpangan, kami siap publikasikan dan mendorong proses hukum. Tidak ada toleransi untuk perilaku rasuah di Aceh,” ujar Razali.
Ia menyebut bahwa transparansi adalah kunci agar masyarakat bisa ikut mengawal dana publik, dan AKPERSI berkomitmen membuka ruang pelaporan secara luas.
Dalam pernyataannya, Taifuri memberi pesan tegas kepada seluruh pejabat di SKPA:
Kerja profesional, transparan, akuntabel. Jangan korup. Jangan main proyek. Jangan tipu laporan. Kami sedang menilai, dan masyarakat ikut melihat.”
DPD AKPERSI menegaskan Setiap laporan masyarakat akan ditelusuri, setiap temuan di lapangan akan dipublikasikan secara terbuka.
AKPERSI menegaskan bahwa gerakan pengawasan ini bukan untuk menghambat, melainkan menjaga dan memastikan anggaran publik benar-benar dirasakan rakyat.
Justru kami ingin memastikan pembangunan tidak mandek dan tidak disabotase oleh oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi,” tutup Taifuri. (Tim AKPERSI)
