BUSERSIAGA.COM
JAKARTA – Dalam rangkaian lawatan Delegasi Anti-Corruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam, KPK berbagi pengalaman mengenai upaya-upaya untuk menutup celah praktik korupsi di sektor pelayanan publik, bertempat di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK. 24 Oktober 2023
Para delegasi ACB Brunei Darussalam yang hadir pada kesempatan ini yaitu, Director of Anti-Corruption Bureau sekaligus Ketua Delegasi Datin Paduka Hajah Anifa Rafiza binti Haji Abd Ghani, Assistant Director, Head of Anti-Corruption Bureau Kuala Belait Branch Haji Mohd Shafie bin OKMB Haji Othman, Assistant Director, Head of Investigation Anti-Corruption Bureau Morshidi bin Metussin, Acting Senior Special Investigator Jamaluddin bin Jaya, serta Special Investigator, Investigation Division Rashidah binti Rashid.
Chrisna Adhitama Fngsional pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK memaparkan korupsi di pelayanan publik diantaranya dapat dicegah melalui 4 hal yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan respon masyarakat. “KPK mendorong setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk terbuka memberikan data terkait pelayanan publik baik berupa data terkait dengan proses yang sedang dijalankan, output yang akan dihasilkan, persyaratan dan standar yang harus dipenuhi, serta pihak mana saja yang memiliki kewenangan,”Jelas Chrisna.
Platform digital pencegahan korupsi bernama Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), yang dapat diakses melalui https://jaga.id. Melalui platform JAGA, setiap data yang dibagikan oleh para instansi akan dipublikasikan sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
JAGA sudah mengembangkan beberapa modul pelayanan publik yaitu Pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, Fasilitas Kesehatan, Dana Desa, Perizinan, Pelabuhan, Anggaran Daerah, Penanganan Covid-19, dan Pajak Penerangan Jalan. @Ono/Hms.
