Aceh Timur | Aceh belum mampu bangkit menjadi daerah produsen, sehingga terus menerus Aceh bertahan sebagai daerah konsumtif, semua produk barang di pasok dari luar Aceh khusus nya Sumut.
Hal itu di sampaikan Pengiat sosial Aceh Timur dan juga alumni Unsam, Masri. SP, Rabu 27 Mei 2020, dirinya menyebutkan di Aceh pada umumnya, khususnya Aceh Timur masih tergantung pada Sumatera
“Ketergantungan kebutuhan produk barang akan terus berlanjut sepanjang Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota tidak mampu membangun industri prosesing di Aceh, baik skala besar, kecil dan menengah” sebut Masri.
Dijelaskannya. Kondisi ini tentu sangat menguntung kan pengusaha luar Aceh, untuk terus melakukan kendali pasar (monopoli dagang) dalam menentukan harga barang (produk), baik nilai beli maupun nilai jual termasuk jasa seperti jasa angkutan barang.
“Ada mafia besar yang bermain dalam pengendalian dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Aceh” jelasnya.
Dilanjutkan bahwa. Aceh di kondisikan tetap menjadi daerah konsumtif, hal ini dapat dirasakan kondisi pelabuhan bongkar di Aceh seperti Pelabuhan Krueng Geukuh, keterbatasan fasilitas dan regulasi.
“Regulasi membatasi jenis barang import ke Aceh seperti bawang, dan beberapa bahan komoditas lain nya” lanjut nya.
Dikatakan. Mafia pengusaha ini tentu sengaja mengkondisikan Aceh tetap menjadi pasar bagi mereka, jika Aceh bebas melakukan perdagangan ekport-import nantinya menjadi ancaman bagi pengusaha luar Aceh.
“Pertama mengurangi stok bahan baku untuk ekspor seperti karet, pinang, coklat, gabah, juga getah pinus salah satu bahan baku produk barang pecah belah, karena sebagian besar bahan baku berasal dari Provinsi Aceh” kata Masri.
Menurutnya. Semua komoditi yang ada di Aceh dapat di manfaatkan oleh mafia perdagangannya saja, begitu juga hal nya akan mengurangi jumlah distribusi barang import mereka, jika Aceh sudah menjadi kawasan priduksi.
“Bila itu terjadi akan berdampak intabilitas perekonomian di Sumut, dan akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi secara nasional bila pengusaha tersebut kolaps maka terjadi penurunan nilai (omset) ekport-import di Sumut serta terjadi konsekwensi PHK di kilang-kilang produksi” pungkasnya.
Dia berpandangan. Sepanjang Pemerintah Aceh tidak mampu melawan mafia pengusaha di luar Aceh maka jangan mimpi pelabuhan di Aceh akan hidup seperti Pelabuhan bebas Sabang dan Krueng Geukuh.
Begitu juga dalam hal masuk nya investor ke Aceh, di samping di takuti dengan isu negatif di Aceh dalam perberlakuan syariat islam dan ketidak nyamanan keamanan menjdi isu empuk.untuk menghambat investasi Aceh.
“Minim nya kilang industri di Aceh, Pemerintah belum memihak sepenuh nya kepada swasta, terutama dalam hal kebijkan, pemerintah tidak mampu meyakin kan perbankan dalam mengucurkan kredit murah dan mudah bagi pengusaha lokal” gumang mantang Aktivis Sira ini.
Regulasi terutama dalam hal birokrasi berbelit-belit dan terkendala akses infrastruktur, terutama belum terjamin nya pasokan energi listrik, listrik sering padam. (Istanjoeng)
