BUSERSIAGA.COM
JAKARTA – Problematika pengelolaan dana desa dari tahun ke tahun tak kunjung usai. Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyebut berbagai tantangan masih dihadapi oleh pemerintah baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan dana desa tersebut. Untuk itu, Komite IV DPD RI berharap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat mengawal akuntabilitas agar manfaat dana desa bisa optimal. (Selasa,02/07/24.Sumber- Humas Kominfo)
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana, saat melakukan Rapat Kerja dengan BPKP pada Selasa (2/7), mengatakan beberapa masalah pengelolaan keuangan desa yakni Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak seimbang dengan risiko yang diterima daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak bebas dikelola pemerintah daerah, hingga Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan di daerah penerima dana.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menuturkan bahwa BPKP telah melakukan transformasi pengawasan untuk mengukuhkan posisi dan kebermanfaatan pada stakeholders. Transformasi dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan agar pengawasan tetap relevan.
“Sehingga lingkup pengawasan itu akhirnya menjadi strategis dan komprehensif,” Ujar Ateh.
Lebih lanjut, Ateh menjelaskan bahwa perekonomian daerah dan pertumbuhannya dibentuk oleh banyak faktor, salah satunya belanja daerah atau transfer ke daerah (TKD). Namun, daya ungkit belanja daerah terhadap perekonomian lebih dipengaruhi oleh kualitas belanja ketimbang oleh besarnya alokasi TKD yang diterima daerah tersebut.
Hasil pengawasan BPKP menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan pembangunan justru banyak terhambat oleh buruknya kualitas belanja daerah. Ateh mencontohkan target program prioritas pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting dalam empat tahun terakhir tidak tercapai, dipicu oleh permasalahan rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Jadi ketercapaian tujuan pembangunan justru banyak terhambat oleh buruknya kualitas belanja daerah,”Tambah Ateh.
Melihat permasalahan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di berbagai sektor, Senator DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie menimbang perlunya pembenahan sistem dan kebijakan.
“Kita harus merancang kebijakan masa depan, pembenahan, ya kan? Sistem pengawasan keuangan dan termasuk pencegahan korupsi,”Ujar Jimly.
Dalam menghadapi tantangan pengelolaan dana desa, langkah konkret dan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dengan pembenahan kebijakan dan sistem pengawasan yang tepat, diharapkan Dana Desa dapat dikelola secara lebih akuntabel dan transparan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perbaikan kualitas belanja daerah dan penguatan perencanaan serta penganggaran harus menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. @Ono
