Banda Aceh.Ketua Umum Satgas Percepatan Pembangunan Aceh Mustafa Abdullah SE Angkat bicara terkait Polemik dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pembangunan Aceh (PEMA) yang disebut-sebut disalurkan ke Universitas Trisakti.
Menurut Mustafa Abdullah isu tersebut kini menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Sayangnya, alih-alih menyasar kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab, hujatan justru dialamatkan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), setelah tanggapannya saat diwawancarai awak media viral di media sosial.
Fenomena ini jelas perlu diluruskan. Publik, khususnya netizen, harus lebih cerdas memilah siapa yang pantas dimintai pertanggungjawaban. Sebab, kebijakan CSR merupakan ranah manajemen dan direksi PT. PEMA, bukan keputusan gubernur. Menyalahkan Mualem atas keputusan perusahaan sama saja mengalihkan persoalan ke pihak yang tidak tepat,ujar Mustafa.
PT. PEMA Harusnya Jangan Diam
Menurut Mustafa Abdullah Sikap manajemen PT. PEMA yang memilih diam justru memperkeruh suasana. Tidak ada klarifikasi resmi yang segera disampaikan ke masyarakat. Alhasil, ruang kosong informasi itu diisi oleh spekulasi, gosip, dan asumsi liar di media sosial, ungkapnya.
Ketika humas dan jajaran direksi PEMA tidak tampil memberi penjelasan, wajar jika awak media kemudian mendatangi Gubernur Aceh untuk meminta klarifikasi. Sayangnya, jawaban singkat beliau malah dipelintir, lalu viral, dan berujung pada gelombang hujatan di media sosial.
Padahal, jika manajemen PEMA cepat tanggap sejak awal, persoalan ini tidak akan melebar ke ranah publik, apalagi menyeret nama gubernur,ujar Mustafa.
Mustafa Abdullah menambahkan bahwa polemik CSR PT. PEMA tidak ada sangkut-pautnya dengan Mualem. Beliau hanya menjadi korban salah sasaran, karena pihak yang semestinya memberi penjelasan justru memilih bungkam.
“Persoalan ini bukan tanggung jawab Mualem. Kalau ada pertanyaan atau klarifikasi, seharusnya langsung ditujukan kepada jajaran direksi PT. PEMA. Jangan dialihkan ke gubernur,” tegas Ketua Satgas PPA.
Lebih jauh, Satgas PPA menegaskan komitmennya untuk terus membela, mendukung, dan mengawal kepemimpinan Mualem–Dek Fadh hingga akhir masa jabatan.
“Kami akan menjaga harkat dan martabat beliau, karena keberhasilan Aceh sangat ditentukan oleh kepemimpinan Mualem. Jangan sampai polemik PT. PEMA ini mengganggu fokus kerja beliau dalam membangun Aceh,” tambah Ketua Satgas PPA.
Hari ini, Mualem justru sedang berkonsentrasi penuh mewujudkan visi dan misi pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Dek Fadh. Program-program nyata yang menyentuh rakyat sedang digencarkan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja, hingga penataan sektor pendidikan dan kesehatan.
Gangguan berupa isu liar yang tidak jelas sumbernya hanya akan menghambat langkah besar tersebut. Aceh membutuhkan stabilitas dan kepemimpinan yang kuat, bukan serangan-serangan yang salah alamat.
Masyarakat harus paham, keberhasilan Aceh ke depan ada di tangan kepemimpinan ini. Maka, menjaga wibawa gubernur bukan sekadar membela individu, melainkan juga menjaga martabat Aceh dan masa depan pembangunan daerah ini.
Karena itu, sorotan utama seharusnya diarahkan ke PT. PEMA. Sebagai BUMD yang dibiayai dari uang rakyat, perusahaan ini wajib transparan dan cepat tanggap terhadap isu yang berkembang.
Satgas PPA sudah dengan tegas meminta manajemen PEMA untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Diam bukanlah pilihan, apalagi jika akibatnya justru menyeret nama baik gubernur.
Sudah saatnya masyarakat menghentikan hujatan tidak berdasar kepada Gubernur Mualem. Persoalan CSR PT. PEMA adalah urusan internal perusahaan, bukan keputusan gubernur. Mari kita sama-sama mendukung Mualem agar bisa fokus bekerja untuk membawa Aceh ke arah yang lebih baik, sesuai dengan visi dan misi yang sudah dicanangkan.
Jangan sampai Aceh kehilangan momentum pembangunan hanya karena sebuah isu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan transparansi dan tanggung jawab dari pihak yang benar-benar berwenang: direksi PT. PEMA, Pungkasnya.
