PIDIE, – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak keras seluruh kepala daerah di Aceh, dari bupati, wali kota, hingga Gubernur Aceh, untuk segera meminta bantuan pemerintah pusat dalam penanganan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Meskipun air di beberapa lokasi mulai surut pada Jumat (5/12/2025), kondisi di lapangan dinilai SAPA masih sangat memprihatinkan.
SAPA mengkritik penanganan pemerintah daerah dan provinsi yang dianggap belum maksimal, lambat, dan jauh dari harapan masyarakat yang kini berada dalam situasi darurat kemanusiaan.
Menurut SAPA, daerah-daerah terdampak kini menghadapi persoalan serius, meliputi:
- Kekurangan bantuan kebutuhan pokok vital seperti beras, lauk pauk, dan air bersih.
- Distribusi logistik yang lambat dan tidak merata, menyebabkan kelaparan di Aceh Tamiang dan wilayah lainnya.
- Kekurangan obat-obatan esensial seperti obat kulit, ISPA, dan pencernaan.
- Peningkatan ancaman penyakit menular seperti diare, gatal-gatal, dan infeksi saluran pernapasan.
- Kerusakan ribuan rumah dan infrastruktur jalan yang parah, dipenuhi lumpur tebal dan debu.
- Lumpuhnya akses ekonomi dan terhentinya operasional UMKM serta ruko di Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara.
- Lonjakan harga sembako yang menambah beban masyarakat miskin.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan bahwa pemerintah Aceh tidak boleh bersikap egois atau merasa mampu menangani situasi darurat sebesar ini sendirian.
“Ini menyangkut keselamatan rakyat. Penanganan pemerintah provinsi dan daerah tidak sesuai harapan. Banyak masyarakat kelaparan, sakit, dan UMKM terhenti. Ini bukan saatnya pamer bantuan mi instan, tetapi saatnya mencari solusi cepat untuk memulihkan Aceh,” tegas Fauzan.
Oleh karena itu, SAPA meminta para pemimpin daerah untuk segera mengajukan permohonan agar bencana di Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Status ini diharapkan dapat membuka akses maksimal terhadap bantuan pusat, logistik, perbaikan infrastruktur, serta pengerahan sumber daya yang lebih besar.
Fauzan menambahkan, usulan ini merupakan langkah realistis demi keselamatan masyarakat, bukan indikasi ketidakmampuan pemerintah daerah. “Ini menyangkut nyawa rakyat. Jangan sampai bertambah korban hanya karena lambat mengambil keputusan. Dengan status bencana nasional, pemulihan Aceh bisa dipercepat dan masyarakat dapat segera bangkit,” tutupnya.
