Banda Aceh — Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Aceh menyampaikan imbauan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar bersikap sangat hati-hati dalam mengelola roda pemerintahan, terutama terkait sektor-sektor rawan korupsi seperti proyek APBA, gratifikasi, serta praktik jual beli jabatan.
Salah satu Pimpinan DPD AKPERSI Aceh, Zakaria, menegaskan bahwa Aceh saat ini memasuki fase yang sangat krusial. Menurutnya, banyak “ruang gelap” pengelolaan pemerintahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu — terutama mereka yang berada dekat dengan lingkar kekuasaan.
> “Gubernur harus lebih teliti dan tidak mudah dipengaruhi oleh rayuan, bujukan, dan bisikan orang-orang terdekat yang mungkin saja memiliki agenda pribadi. Kita tidak ingin Aceh kembali terjebak pada pola lama yang merugikan masyarakat,” tegas Zakaria,
Ia menambahkan, pengalaman masa lalu di Aceh menunjukkan bahwa banyak kepala daerah dan pejabat tinggi akhirnya terseret masalah hukum bukan karena tindakan langsung mereka, tetapi akibat pengaruh dan permainan aktor-aktor tertentu yang berada di sekitar kekuasaan.
> “Sering terjadi, yang menikmati manfaat adalah kelompok-kelompok tertentu, sedangkan yang menanggung risiko hukum adalah pemimpin tertinggi. Kami tidak ingin itu terjadi pada Gubernur Aceh saat ini,” lanjutnya.
Mualem Diminta Membaca Setiap Kebijakan dengan Cermat
Zakaria menegaskan, setiap kebijakan yang menyangkut proyek, penunjukan pejabat, atau kebijakan strategis harus dianalisis secara mendalam. Ia mengingatkan bahwa “rayuan manis” bisa saja menyembunyikan kepentingan sempit yang merugikan rakyat.
> “Aceh membutuhkan pemimpin yang berani menolak kepentingan kelompok. Mualem harus memastikan setiap kebijakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan menjadi kepentingan elite tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Aceh menaruh harapan besar pada kepemimpinan Muzakir Manaf. Karena itu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar Aceh tidak kembali menjadi sorotan buruk karena kasus korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Agar Tidak Terjebak Permainan Lingkar Kekuasaan
Zakaria menyebutkan bahwa peringatan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial AKPERSI terhadap masa depan tata kelola pemerintahan Aceh.
> “Kami mengingatkan bukan untuk mengkritik semata, tetapi agar Gubernur tidak terseret masalah hukum di kemudian hari hanya karena ulah orang-orang yang memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan. Ini sangat penting disadari sejak dini,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Gubernur memperkuat sistem pengawasan internal, menjaga integritas birokrasi, dan hanya mengandalkan orang-orang profesional serta berintegritas dalam memberi masukan maupun rekomendasi. (Tim AKPERSI)
–
