Banda Aceh | Di tengah tekanan Pandemi Covid-19, para pengembang berupaya untuk mempertahankan keberlangsungan usaha beserta nasib pekerja, sedikitnya 30 juta pekerja di sektor properti dan industri ikutannya. Berkaitan dengan hal itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Realestat Indonesia (REI) melakukan kajian bersama untuk mengoptimalkan sektor properti sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Hendro Gondokusumo menuturkan, kedudukan sektor properti yang berkaitan erat dengan sektor lain (backward linkage) dan mempengaruhi pertumbuhan sektor lain (forward linkage), menjadikan sektor properti memiliki peran sentral pada pembangunan.
“Dari 175 sektor industri yang bergerak dengan keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan sektor properti, industri properti memiliki pangsa jumlah permintaan akhir 33,9% sehingga ini yang menjadikan industri properti sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Hendro dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (14/5/2020).
Menurutnya, angka itu menunjukkan multiplier effect yang tinggi dimana jika sektor properti meningkat akan memiliki dampak langsung pada 33,9% sektor yang berkaitan. Padahal, kontribusi sektor properti Indonesia terhadap PDB masih kecil dibandingkan dengan Negara-Negara di ASEAN. Kontribusi properti nasional terhadap PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 2,77%, sementara Thailand bisa mencapai 8,3%, Malaysia 20,53%, Filipina 21,09% dan Singapura 23,34%.
“Dengan kontribusi PDB yang masih kecil saja sektor properti nasional memiliki pengaruh yang demikian besar untuk industri ikutannya. Kami harapkan ke depan sektor ini mendapat perhatian lebih, apalagi berkaitan langsung tidak hanya dengan karyawan saja, tetapi dampaknya juga langsung bersentuhan dengan rakyat terutama kaitannya dengan perumahan,” tandasnya.
Hendro juga mengatakan, dalam situasi sekarang ini pergerakan sektor properti dalam Negeri harus dioptimalkan. Sekarang saatnya untuk memaksimalkan potensi lokal. “Industri properti Indonesia 90% kandungannya adalah lokal, bahkan 100% untuk rumah sederhana. Ini sangat strategis untuk menggerakkan perekonomian kita,” tegasnya.
Biar bagaimanapun, tambah Hendro, properti adalah salah satu industri yang bisa masuk ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia dan menghidupkan ekonomi lokal dengan pembangunannya.
Ketua Bidang Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan, keberlangsungan usaha properti dalam kondisi pandemik saat sekarang ini juga akan sangat berimbas pada persoalan ketenagakerjaan. Jika industri properti dan industri ikutannya terganggu, maka kurang lebih sekitar 30 juta pekerja yang berpotensi akan terdampak berdasarkan hasil kajian terbatas Kadin Apindo dan REI.
“Belum lagi ditambah dengan sektor informal yang juga ikut terdampak seperti sewa kontrakan dan warung-warung untuk para pekerja lapangan, kita semua harus berupaya agar industri properti ini jangan sampai terganggu karena ada 30 jutaan pekerja yang berpotensi terdampak. Ini jumlah yang sangat besar dan tidak main-main,” ujar Sanny.
Di sisi lain, industri properti Indonesia dinilai masih memiliki peluang untuk berkembang jika diberikan porsi yang seimbang oleh pemerintah. Porsi seimbang yang dimaksud oleh Kadin, Apindo dan REI adalah kebijakan yang terintegrasi untuk pendanaan, perijinan dan pertanahan, perpajakan, kepemilikan properti, dan lain sebagainya. serta Restrukturisasi Kredit
Ketua Umum REI, Totok Lusida mengatakan sektor properti memiliki keterkaitan langsung yang erat dengan industri perbankan. Dukungan perbankkan amat penting, apalagi dengan kondisi pandemik sekarang ini yang semakin membuat para pengembang tertekan. Menurut data BI per-Maret 2020, total kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada 17 sektor industri adalah sebesar Rp 5.703 triliun, di mana 17,9%-nya disalurkan kepada sektor realestat sebesar Rp 1.024 triliun yang terdiri dari kredit konstruksi (351 triliun), kredit realestat (166 triliun) dan KPR KPA (507 triliun).
Dari Rp 1.024 triliun yang disalurkan ke sektor properti, Rp 62 triliun di antaranya adalah kredit modal kerja jangka pendek. Berdasarkan strukturnya, Rp 51,1 triliun (82%) penyalurannya ditujukan untuk modal kerja perusahaan properti terbuka. Perlu dicermati bahwa 24% (Rp 12,5 triliun) kredit modal kerja perusahaan properti terbuka tersebut merupakan hutang jangka pendek yang perlu ditangani secara cepat.
“Jelas sekali bahwa porsi kredit di sisi supply dan demand properti hampir berimbang. Kredit modal kerja dan konstruksi amat penting bagi pengembang untuk melakukan pendanaan awal, yang kemudian diteruskan oleh KPR KPA oleh konsumen. Jika salah satu porsi kredit ini terganggu maka pendanaan pengembang pasti akan terpukul,” jelas Totok.
Maka sangat penting untuk menjalankan secara cepat restrukturisasi hutang para pengembang dan konsumen properti karena multiplier effect dari stimulus restrukturisasi tersebut dapat menggerakkan industri ikutan properti secara signifikan dan menyelamatkan tenaga kerja yang ada di dalam industri properti dan industri ikutannya serta meredam dampak sistemik jika terjadi NPL di perbankan. Data Bursa Efek Indonesia menyebutkan sekitar 76,2% hutang jangka pendek perusahaan pengembang terbuka ada di bank swasta, yang justru sulit sekali melakukan restrukturisasi dikarenakan masih adanya tekanan OJK terhadap KPI (Key Performance Indicator) dari bank-bank tersebut, di mana salah satunya adalah perihal NPL yang masih dijadikan tolok ukur.
“Ada kebijakan yang tidak sinkron dari OJK di man`a di satu sisi meminta agar dilakukan stimulus restrukturisasi namun di pihak lain tetap memegang acuan ketat mengenai NPL dan KPI perbankan. Hingga saat ini, POJK No.11/POJK.03/2020 dirasa belum cukup efektif pelaksanaannya di level operasional,” kata Totok.
Totok menyampaikan, Kami telah berusaha keras untuk tidak melakukan PHK, namun kalau tidak didukung oleh perbankan, berat bagi industri properti untuk bertahan
