Aceh Tenggara | Biaya Operasionan (BOP) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tingkat Kecamatan senilai Rp 2,25 juta per triwulan, selama bulan satu, dua dan tiga, Tahun Anggaran 2020, belum dibayar Dinas Pertanian Aceh Tenggara. Lsm Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) Agara menduga ditilap oknum pejabat Dinas Pertanian yang tidak bertanggungjawab.
Salah seorang Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan menyampaikan keluhannya langsung kepada Ketua DPC Lsm Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) Agara. Dikatakan, Biaya Operasional mereka untuk triwulan pertama tahun anggaran 2020 senilai Rp 2,25 juta belum dibayarkan Dinas Pertanian Aceh Tenggara.
“Per bulan BOP yang kami terima senilai Rp 750 ribu dikali tiga bulan senilai Rp 2,25 juta belum dibayarkan Dinas Pertanian, ini untuk satu BPP sedangkan di Aceh Tenggara ada 16 BPP yang tersebar di setiap kecamatan, uangkap salah sorang ketua BPP”, Selasa (02/06/2020) yang tak ingin jati dirinya di publikasikan.
Junaidi, Ketua DPC Lsm Pemantau Korupsi Nusantara Aceh Tenggara menduga, uang Biaya Operasional BPP Kecamatan ditilap pihak yang tidak bertanggungjawab pada Dinas Pertanian, sehingga uang tersebut raib ntah kemana belum diketahui.
“Yang jelas uang tersebut telah direalisasikan dari pihak kabupaten, kepada Dinas Pertanian. Ironisnya BPP kecamatan menyebut belum menerima”, ujar Junaidi.
Untuk itu, kata Junaidi, pihak penegak hukum baik Kepolisian maupun pihak Kejaksaan Negeri Kutacane Aceh Tenggara memanggil pihak Dinas Pertanian yang terkait, untuk melakukan penyelidikan agar terungkap dimana raibnya Biaya Operasional BPP Kecamatan tersebut.
Sementara itu, Aswinda Koordinator BPP Kabupaten membenarkan Biaya Operasional belum dibayarkan pada masing-masing BPP dengan alasan perjanjian tersirat antara Kadis Pertanian dan BPP Kecamatan, kata Aswinda diruang kerjanya, Rabu (03/06) pada saat dikonfirmasi Lsm KPK-N Agara dan awak media.
Biaya Operasional tersebut bersumber dari dana APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020, untuk triwulan pertama. Tambahnya.
Di hari yang sama, Kadis Pertanian Aceh Tenggara, Hasbi SE didampingi Kabid Luh diruang kerjanya mengatakan, untuk uang Biaya Operasional BPP secara keseluruhan sudah dibayarkan, demikian juga halnya kabid luh, membenarkan pernyataan Kadis meski jawabannya meragukan Lsm KPK-N dan awak media.
