Banda Aceh – Pilkada Gubernur Aceh menjadi sorotan publik, tidak hanya karena pemilihannya yang krusial, tetapi juga karena berbagai pernyataan yang muncul dari para tokoh politik pasca perhitungan suara dan penetapan kemenangan Mualem – Dek Fadh.
Salah satu pernyataan yang menimbulkan kontroversi adalah ucapan Ketua Tanfidziah PAS Aceh, Tu Bulqaini, yang mengaitkan hasil Pilkada dengan ungkapan terkait anak di luar nikah, kata Tengku Muhammad Nur di Banda Aceh, Senin, 9 Desember 2024.
Pernyataan ini dianggap tidak etis dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari Badan Pemenangan pasangan calon Mualem-Dek Fadh, katanya.
Dikatakan dalam konteks demokrasi, Pilkada seharusnya dipandang sebagai pesta demokrasi. Sebuah mekanisme di mana masyarakat memiliki hak suara untuk memilih pemimpin yang mereka anggap mampu memimpin daerah mereka.
Menang dan kalah dalam pemilihan adalah bagian dari proses tersebut, dan menjadi tugas setiap pihak untuk menerima hasilnya dengan lapang dada, tambahnya
Menurut Tgk Muhammad Nur, ketika Tu Bulqaini membuat pernyataan yang menyamakan hasil Pilkada dengan pengertian anak di luar nikah, banyak pihak merasa bahwa pernyataan tersebut sangat tidak tepat dan mencederai esensi demokrasi itu sendiri.
Tgk Muhammad Nur, yang juga Juru Bicara Badan Pemenangan Mualem-Dek Fadh, menyoroti bahwa perbandingan yang dibuat oleh Tu Bulqaini adalah sesuatu yang absurd dan tidak berlandaskan logika yang sehat.
Perbandingan tersebut tidak menghargai dinamika dalam politik dan proses demokrasi di Aceh. Seharusnya, semua pihak bisa melihat bahwa Pilkada bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih jauh, Tgk Muhammad Nur menolak tuduhan yang dilontarkan oleh Tu Bulqaini mengenai adanya media yang meminta ucapan selamat kepada Mualem, sepertinya itu, tidak ada.
Baginya, tuduhan tanpa bukti tersebut hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap media. Ini menjadi penting, karena media memiliki peran krusial dalam menjaga informasi yang objektif dan demokratis di tengah arus politik yang kerap dipenuhi dengan subjektivitas.
Oleh karena itu, kata Tgk Muhammad Nur adalah tugas setiap pihak untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat, bukan dengan menyebarkan dugaan yang bisa menimbulkan stigma terhadap institusi media.
Respons keras dari berbagai kalangan ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang etis dalam dunia politik, tambah Tgk Muhammad Nur
Setiap pernyataan yang dilontarkan oleh para tokoh politik harus dipertimbangkan dengan matang, karena bisa saja menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar, tandas Tgk Muhammad Nur yang juga Pimpinan Pesantren Tabiba Aceh.
Kecuali itu, katanya dalam suatu proses demokrasi, ada tanggung jawab untuk tidak hanya berfokus pada menang atau kalah, tetapi juga menjaga martabat dan kehormatan semua pihak yang terlibat, termasuk lawan politik.
Pernyataan Tu Bulqaini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya etika dalam berpolitik, katanya.
Memahami bahwa Pilkada adalah tentang memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat, seharusnya memotivasi setiap individu untuk berdiskusi secara konstruktif dan menghargai satu sama lain.
Di sinilah pentingnya belajar dari kritik dan membangun dialog demi kemajuan bersama, terutama dalam sebuah masyarakat yang majemuk seperti Aceh. Demikian Tgk Muhammad Nur, M.Si.
