Banda Aceh – Pengamat politik dan Pemerintahan, Dr Usman Lamrueng mengatakan, Setelah pelaksanaan Pilkada Aceh 2024, situasi politik di provinsi yang kaya akan budaya dan sejarah ini terus bergerak dengan sangat dinamis.
Saat ini, katanya kepada media ini, Kamis 26 Desember 2024, di Banda Aceh, masyarakat Aceh tengah menunggu penetapan dan pelantikan gubernur serta wakil gubernur yang terpilih secara definitif.
“Proses ini tidak hanya menjadi momen penting dalam sejarah politik daerah, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi pemerintahan transisi di bawah Pj Gubernur Safrizal”, tambahnya.
Menurut Usman Lamreung, Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah transisi adalah bagaimana memastikan integrasi dan sinergi antara program pembangunan yang telah dirumuskan untuk tahun 2025 dengan visi serta misi yang akan dijalankan oleh pemerintah baru yang dijadwalkan dilantik.
Penting bagi pemerintah transisi untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam melakukan penyesuaian, sehingga perangkat pembangunan yang ada dapat dilanjutkan tanpa adanya hambatan yang signifikan, katanya.
Komunikasi menjadi kunci dalam menjalankan tugas ini. Pj Gubernur Safrizal perlu menjalin dialog yang konstruktif dengan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Kerjasama ini harus dibangun untuk menyelaraskan program-program yang akan diambil dalam periode mendatang, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi rakyat Aceh tidak terabaikan.
Dikatakan, keberlangsungan program pembangunan yang dapat merespon tantangan dan peluang secara efektif akan tercapai.
Namun, dalam praktiknya, proses koordinasi ini terhambat oleh pengangkatan Kepala Bappeda saat ini sebagai Pj Bupati Pidie Jaya.
Keputusan ini berpotensi menciptakan celah dalam komunikasi dan kolaborasi antara pemerintahan transisi dan tim calon gubernur serta wakil gubernur terpilih.
Hal ini menjadi permasalahan yang sangat perlu dicari solusinya agar proses sinkronisasi visi dan misi tidak terhambat.
Oleh karena itu, sangat mendesak bagi Pj Gubernur untuk segera mengangkat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bappeda, pinta Usman Lamreung.
Penunjukan Plh ini tidak hanya penting untuk menjaga kelangsungan komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan strategis dalam mengkoordinasikan kebutuhan pembangunan yang harus dihadapi oleh pemerintahan mendatang.
Dengan adanya Plh Kepala Bappeda, diharapkan setiap program dan rencana kerja yang diformulasikan dapat selaras, sehingga transisi pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah transisi di bawah Pj Gubernur Safrizal harus menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan visioner.
Melalui langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid, Aceh diharapkan dapat beranjak maju dengan memanfaatkan potensi yang ada, serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai peluang untuk membangun Aceh yang lebih baik, mengantarkan masyarakat ke arah perubahan yang positif dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan” imbuh Usman Lamreung.
Sangat diharapkan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dapat terwujud, demi tercapainya cita-cita bersama untuk kesejahteraan Aceh ke depan. Demikian Usman Lamreung.[]
