Banda Aceh – Tokoh Dayah di Aceh, Tgk Musannif Sanusi mengkritisi Pemerintah Aceh yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan kepada santri di Aceh.
Padahal, menurut Tgk.Musannif, dalam konteks momentum peringatan hari santri tahun 2023 di Aceh, mestinya ada kado spesial dari Pemerintah Aceh untuk para santri yang merupakan pilar penting kokohnya Syar’iat Islam di Aceh.
Pernyataan ini disampaikan Tgk. Musannif merespon peringatan hari santri di Aceh yang dinilainya hanya seremonial belaka tanpa esensi penting bagi pengembangan sumber daya santri di Aceh.
“Keberpihakan Pemda Aceh kepada santri di Aceh, dayah, balee Beut, majelis ta’lim dibuktikan dengan apa? Apakah hanya dengan upacara hari santri dimana saat itu hanya menjadi momentum santri dijemur di bawah terik matahari saat upacara?,” ujar Musannif melalui siaran pers, Rabu, 25 Oktober 2023.
Tgk. Musannif yang merupakan Ketua Yayasan Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee ini mengingatkan pemerintah Aceh bahwa Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syar’iat Islam mengamanahkan agar anggaran untuk penegakan Syar’iat Islam dialokasikan sedikitnya lima persen dari jumlah total anggaran APBA.
Musannif menambahkan bahwa ini belum lagi kita bicara tentang anggaran untuk dayah yang alokasinya diatur khusus dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Dayah.
“Apakah ketentuan anggaran ini sudah dipenuhi Pemerintah Aceh? Tentu saja belum. Padahal, di sisi lain kita juga tahu bahwa setiap tahun anggaran SILPA di Aceh ber-triliyun tidak dapat dipergunakan. Jadi ini sangat ironis sekali,” ujar Tgk. Musannif yang juga Dewan Pembina Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD).
Tgk. Musannif mengatakan, kalau dikatakan Pemerintah Aceh sudah peduli kepada Santri, kepada Dayah dan lembaga pendidikan agama lainnya di Aceh, maka bagaimana membuktikan keberpihakan ini?
“Keberpihakan kepada Dayah, majelis Ta’lim dan sebagainya itu harus dibuktikan dengan sektor anggaran. Sementara yang kami tahu selama ini anggaran itu hanya dari jenis usulan anggaran pokok pikiran anggota legislatif. Sedangkan anggaran usulan pemerintah hanya untuk anggaran rutin belanja dinas dayah dan Dinas Syar’iat Islam. Tidak ada usulan anggaran reguler dari pemerintah Aceh yang memadai untuk pengembangan sumber daya santri di Aceh,” tegas Tgk. Musannif yang juga mantan anggota DPR Aceh ini.
Ia juga mengatakan, ini juga belum lagi cerita anggaran untuk dinas Syar’iat Islam yang sangat minim. Misalnya minimnya anggaran untuk kegiatan Festival Anak Shalih (FASI).
Padahal, menurut Musannif, kegiatan seperti FASI ini sangatlah penting dalam mempersiapkan masa depan generasi muda Islam di Aceh.
“Tapi faktanya apa, secara umumnya kepedulian untuk santri secara khusus dan kepada Syariat Islam secara umum masih sangat lemah sekali. Sangat kita sayangkan,” pungkas Musannif.
