BANDA ACEH – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) secara resmi melayangkan surat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh guna meminta keterbukaan data terkait alokasi anggaran dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir di seluruh wilayah Aceh untuk Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi kontrol sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan dana publik, terutama yang dialokasikan untuk penanganan darurat bencana.
Kepala Bidang Humas SAPA, Agusliza, menyatakan bahwa permintaan informasi ini bertujuan untuk memastikan tidak ada spekulasi liar di tengah masyarakat mengenai penggunaan dana kemanusiaan.
“Permintaan data ini kami sampaikan sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan asumsi atau spekulasi terkait pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan bagi korban banjir,” ujar Agus dalam keterangannya di Banda Aceh, Senin (19/1/2026).
Rincian Data yang Diminta
Dalam surat yang ditujukan kepada Sekda Aceh tersebut, SAPA menuntut rincian spesifik mengenai beberapa poin krusial, di antaranya:
Realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2025.
Alokasi anggaran penanganan banjir di luar skema BTT.
Seluruh bantuan kemanusiaan (logistik/dana) yang diterima dan disalurkan.
Rincian jumlah anggaran, sumber dana, sisa anggaran, hingga detail wilayah penerima manfaat.
Menurut Agus, keterbukaan data bukan sekadar urusan administratif, melainkan tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat yang terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya bisa diperkuat melalui data yang objektif dan dapat diakses.
“Pada prinsipnya kami percaya pemerintah bekerja untuk masyarakat. Namun, publik perlu gambaran yang utuh agar masyarakat mengetahui secara pasti bagaimana negara hadir dalam situasi darurat,” tegasnya.
Edukasi dan Pengawasan
SAPA menilai bahwa transparansi anggaran akan menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan kebijakan penanggulangan bencana di masa depan. Jika data tersebut diberikan, SAPA berkomitmen untuk membedahnya secara objektif dan menyampaikannya kembali kepada masyarakat luas.
“Tujuan kami sederhana, agar masyarakat mengetahui secara jelas ke mana anggaran itu digunakan. Transparansi adalah kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” pungkas Agus.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SAPA masih menunggu respons resmi dari Sekretariat Daerah Aceh terkait permohonan informasi publik tersebut.
