Simeulue | Pemkab Simeulue melalui Dinas Sosial (Dinsos) berencana akan memasang label PKH di rumah warga yang masuk katagori penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Jum’at, (7/2/2020)
Label tersebut bertuliskan “Keluarga Tidak Mampu Penerima Bantuan PKH’’ yang berasal dari APBA, melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh.
Koordinator PKH Kabupaten Simeulue Efdika Doni mengungkapkan, tahun 2020 ini akan dilaksanakan penempelan stiker/label bagi KPM PKH secara masif, yang tujuannya sebagai media keterbukaan kepada seluruh masyarakat siapa-siapa saja yang menerima
bantuan PKH di Desa atau Kecamatannya, yang bertujuan agar jika ada Penerima PKH yang sudah sejahtera atau mampu bisa merasa minder dan malu sehingga mau mengundurkan diri dari kepesertaan secara sukarela
Jika Stiker ini terlepas atau dengan sengaja melepas maka siap untuk dikeluarkan/graduasi dari penerima PKH.
Sebelum pemasangan Stiker PKH ini, ada juga KPM PKH yang sudah keluar dari PKH secara Mandiri karena merasa mampu.
“Alhamdulillah mereka ini juga mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh Melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh dengan memberikan bantuan berupa Bantuan UEP, untuk membantu mereka agar semakin berusaha dan tidak jatuh lagi kedalam keluarga Pra Sejahtera/Miskin.
“Selama ini banyak kita temukan dan juga laporan dari masyarakat baik melalui Pendamping di Kecamatan maupun yang langsung ke Dinas Sosial, bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh Bantuan PKH padahal mungkin sangat layak menerima bantuan PKH ini
Namun permasalahnya adalah Data Calon Penerima Bantuan PKH selama ini bukan di data langsung oleh Pendamping PKH, Dinas Sosial maupun Desa, karena data awal penerima Bantuan Sosial ini berasal dari Masyarakat Pra Sejahtera yang terdapat dalam data Basis Data Terpadu (BDT) yang sekarang berubah nama menjadi Data Terpadu Kesejahetraan Sosial (DTKS).
Terakhir kali kita mendapatkan penambahan PKH pada Tahun 2018 yang datanya berdasarkan data BDT tahun 2015 dan calon penerima ini langsung di SK kan oleh kementerian, kita petugas daerah hanya menerima Surat Undangan Pertemuan Awal yang mana nama-nama calon peserta PKH sudah tertera didalamnya selanjutnya melakukan Validasi Data Calon Peserta di lapangan.
Sedikit kita luruskan, seperti kita ketahui bersama bahwa Pendamping PKH dikecamatan itu bukan Mendata Calon Penerima PKH, melainkan mereka melakukan Pemutakhiran Data yang sudah ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Verifikasi kehadiran Peserta dan Anggota Rumah Tangga di Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan, Pertemuan Kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) yang membahas modul-modul untuk merubah pola pikir KPM itu sendiri.
Untuk membantu masyarakat agar mengetahui apakah ada atau tidak dalam Data DTKS/BDT bisa di cek Online pada alamat situs: https://cekbansos.siks.kemsos.go.id
Jika belum masuk ke dalam data BDT, maka bisa di ajukan melalui desa atau langsung ke Dinas Sosial untuk dimasukkan ke dalam Data BDT”, ujar Efdika Doni
Kadinsos Kabupaten Simeulue Muhamad Arif .SH menjelaskan, “terkait temuan-temuan hasil survei dilapangan mengenai program PKH khususnya di Kabupaten Simeulue, dimana masih banyak penerima bantuan PKH yang masuk katagori mampu menurut laporan yang diterima.
“Dengan begitu kami menyimpulkan, mungkin belum 100 persen program PKH tepat sasaran. Dengan upaya menempelkan stiker/label khusus terhadap rumah penerima bantuan PKH ini semoga bisa menjadi jalan keluar,” imbuhnya.
Selain itu bertujuan supaya tepat sasaran bantuan tersebut kepada yang benar benar menerimanya, menurut Kadinsos Kabupaten Simeulue Muhamad Arif.SH
“Harapan kita juga bisa meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat, mungkin apabila rumahnya dipasang label PKH akan sadar dan masyarakat sekitarnya juga bisa menilai sendiri, apa mereka berhak menerima apa tidak”, pungkas Muhamad Arif
