Banda Aceh – Pengelolaan anggaran publikasi dan promosi di Dinas Peternakan Aceh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2025 kini menjadi sorotan publik.
Diduga terjadi praktik tidak sehat dalam proses pembayaran iklan dan pariwara kepada sejumlah media. Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa pembayaran hanya diberikan kepada media tertentu yang disebut-sebut mendapatkan arahan langsung dari Kepala Dinas.
Sementara itu, sejumlah media lain yang telah menjalin kerja sama publikasi justru tidak menerima pembayaran setara. Bahkan ada yang sama sekali tidak dibayarkan, meski telah mempublikasikan konten.
Praktik ini memunculkan dugaan kuat adanya perlakuan pilih kasih dalam pengelolaan anggaran publikasi, yang seharusnya dijalankan secara transparan dan profesional. Dana publik semestinya digunakan secara adil, bukan berdasarkan kedekatan personal.
“Kalau memang ada mekanisme atau kriteria khusus, seharusnya disosialisasikan sejak awal. Ini justru seperti ada permainan di balik layar yang licik dan menyakitkan bagi media yang sudah bekerja,” ujar salah satu pimpinan media lokal yang enggan disebutkan namanya.
Pejabat Dinas Peternakan Aceh pun dinilai telah menunjukkan sikap tidak etis dalam pengelolaan anggaran publikasi, yang bisa mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang.
Beberapa pihak mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran publikasi dan promosi di dinas tersebut.
Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya mencoreng kredibilitas Dinas Peternakan, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap Pemerintah Aceh secara keseluruhan.
