TANGGAMUS BUSERSIAGA ,COM Sejumlah Wartawan yang bertugas di Kabupaten Tanggamus mengeluhkan sistem pembayaran Publikasi (Advetorial) di Diskominfo Tanggamus.
Pasalnya, pembayaran Advetorial tahun 2023 tidak sesuai dengan yang diharapankan para Media se Tanggamus, bagaimana tidak, Anggaran Murni yang belum terbayarkan, akan dibayar di anggaran perubahan, namun kenyataannya, setelah terealisasi pembayaran banyak potongan, dari yang tadinya mempunyai sisa pembayaran Advetorial yang semestinya harus di bayar lunas/full, malah ada potongan 80 %, setelah pembayaran terealisasi ternyata ada potongan lagi 75% selain dari potongan yang 80%.
Sebab itu, banyak wartawan menduga ada permainan anggaran atau pengendalian, dikarnakan ada beberapa Oknum DPRD Tanggamus yang bermain di Anggaran Advetorial baik di Dikominfo, Sekertarian Umum, maupun di Satker satker lainnya, dengan cara mencetak koran sendri.
Salah satu Kepala Biro Media Harian yang ada di Tanggamus BUDI HARTONO mengatakan, ada beberapa Oknum DPRD Tanggamus yang memperkaya diri sendiri, dengan cara bermain anggaran koran, bahkan mereka mempunyai koran bukan hanya satu atau dua koran, melainkan 5 sampai dengan sepuluh koran yang mereka cetak dengan nama koran yang berbeda beda. Jelas Budi.
“Kalau satu koran yang dianggarkan 300.000.000 (tigaratus Juta), itu artinya sudah mencapai kurang lebih 1 Miliyar anggaran yang diambil oknum tersebut, dikalikan beberapa oknum anggota DPRD Tanggamus yang bermain koran,” ungkapnya.
Contoh kecilnya, sambung Budi, di Anggaran perubahan, tidak ada Wartawan yang menanyakan Advetorial baik di Sekretariat DPRD atau Diskominfo, namun ada beberapa Media milik Oknum DPRD Tanggamus, yang koran nya hanya terbit apabila ada publikasi/Advetorial saja baru diterbitkan.
“Contohnya saja yang sudah banyak rekan-rekan media tau, di Sekretariat DPRD 1 media milik Oknum Dewan, anggarannya mencapai 300jt, itu media baru lho, kita yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai media di Tanggamus ini anggarannya hanya 45jt,” jelasnya.
Hebatnya lagi, Oknum oknum DPRD itu tidak memakai nama nya sendri, melainkan memakai nama orang lain, entah itu saudaranya atau orang kepercayaannya.
Hal itu terbukti ketika ada pembayaran Publikas/Advetorial di Diskominfo Tanggamus ini yang tidak transparan.
Saya menduga pembayaran Advetorial habis dibayarkan ke koran oknum DPRD Tanggamus, karna setahu saya anggaran perubahan yang ada di Diskominfo lumayan besar.
“Anggaran untuk perubahan di Diskominfo lumayan besar, yaitu mencapai hingga 1,6 -1,7 milyar, namun dana itu habis untuk dibayarkan ke Koran milik Oknum Anggota DPRD Tanggamus, sedangkan kami hanya dibayar 25% dari Satuan Harga yang telah ditentukan untuk pembayaran Advetorial, cetusnya Budi.
Dilain sisi para Media yang ada di Tanggamus ini berharap, supaya APH atau BPK dapat memeriksa media yang anggararannya fantastis sudah pasti itu punya Oknum DPRD, terlepas itu bukan atas nama sendiri.
“Saya perwakilan Biro dan Wartawan yang ada di Tanggamus ini berharap kepada BPK, supaya lebih jeli lagi untuk memeriksa Anggaran media, terutama Media yang baru yang mendapatkan anggaran fantastis, karena Media yang sudah lama saja anggarannya rata – rata hanya 45jt,” Tutup nya.( Budi Haryanto )